Tahun 2020
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
05 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2O2O TENTANG SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN
Lihat
06 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6 TAHUN 2O2O TENTANG BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT
Lihat
08 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2075 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGT NEGERI BADAN HUKUM
Lihat
34 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2O2O TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH




Lihat
42 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2O2O TENTANG AKSESIBILITAS TERHADAP PERMUKIMAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PELINDUNGAN DARI BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS






Lihat
01 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Lihat
02 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL.
Lihat
03 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN NTAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Lihat
04 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2O2O TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Lihat
07 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2OO7 TENTANG PENIYELENGGARAAN PEKAN DAN KE.IUARAAN OLAHRAGA
Lihat
09 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAS NOMOR : 9 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN PERETURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAS NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI KOMISI BIDANG PATEN


Lihat
10 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2O2O TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
Lihat
11 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).
Lihat
12 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 12 TAHUN 2O2O TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.






Lihat
13 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2O2O TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PETYANDANG DISABILITAS.
Lihat
14 TAHUN 2O2O
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENJADI KABUPATEN TOBA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.



Lihat
15 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  15 TAHUN 2O2O TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1973TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUKPENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM BIDANG PENGEMBANGANPENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM BIDANG PENGEMBANGAN USAHA SWASTA NASIONAL










Lihat
16 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2O2O TENTANGPENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAkTERKAIT





Lihat
17 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR I1 TAHUN 2OI7 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Lihat
18 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2O2O TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PATEN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PATEN.
Lihat
19 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2O2O TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
Lihat
20 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2O2O TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
Lihat
21 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-Ig).
Lihat
22 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2O2O TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG JASA KONSTRUKSI.
Lihat
23 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2O2O TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA yIRUS DT.SEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASTONAL
Lihat
24 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2O2O TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2O2O KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
Lihat
25 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2O2O TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
Lihat
26 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
Lihat
27 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2O2O TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK.
Lihat
28 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  28 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.
Lihat
29 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  29 TAHUN 2O2O TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2O2O (COVID- 19)
Lihat
30 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2O2O TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
Lihat
31 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLTK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2O2O TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI








Lihat
32 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAB NOMOR 32 TAHUN 2O2O TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA





Lihat
33 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2O2O TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN







Lihat
35 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2OI8 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN






Lihat
36 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2O2O TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA







Lihat
37 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2O2O TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA







Lihat
38 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2O2O TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II





Lihat
39 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2O2O TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN





Lihat
40 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2O2O TENTANG PENAMBAHAN PET{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA




Lihat
41 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2O2O TENTANG PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA






Lihat
43 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2O2O TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH




Lihat
44 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLTK INDONESIA NOMOR-44TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2O2O KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN













Lihat
45 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2O2O TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLTK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL








Lihat
46 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2O2O TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PENGALIHAN PATEN



Lihat
47 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKTLAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PE.IABATNYA






Lihat
48 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI







Lihat
49 TAHUN 2020 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2O2O TENTANG PENYESUAIAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SELAMA BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA YIRUS D/SEASE 2019 (COVID 19)






Lihat

Tahun 2019
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2OI9 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,
Lihat
02 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU.
Lihat
02 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINST MALUKU.
Lihat
03 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
Lihat
04 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Lihat
05 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
Lihat
06 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
Lihat
08 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Lihat
09 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAIGAN KAPAL




Lihat
10 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2OI9 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
Lihat
11 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2OI4 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG DESA
Lihat
12 TAHUN 2019 PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2OL9 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Lihat
13 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2OI9 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PET{YELENGGARAAN PEM ERI NTAHAN DAERAH.
Lihat
14 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
Lihat
14 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2OI9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
Lihat
16 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
17 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OO1 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
18 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2OI9 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/ DUDANYA
Lihat
19 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2OI9 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/ DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
20 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWiRAWAN, WARAKAWURI/ DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
21 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERTNTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT DAN JANDA/ DUDAI{YA.
Lihat
22 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN / KEM ERDEKAAN.
Lihat
23 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2079  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.
Lihat
24 TAHUN 2019 PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.
Lihat
25 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 201,4 TENTANG KEINSINYURAN.
Lihat
26 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2OO4 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
HAKIM AD-HOC PADA MAHI(AMAH AGUNG.
Lihat
27 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PEI{YANDANG DISABILITAS DALAM MEMBACA DAN MENGGUNAKAN HURUF BRAILLE, BUKU AUDIO, DAN SARANA LAINNYA.
Lihat
28 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Lihat
29 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019  TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI




Lihat
30 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2OL9 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
31 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.




Lihat
32 TAHUN 2OI9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2OI9 TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT
Lihat
33 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMTLIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG.




Lihat
34 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN PERBATASAN




Lihat
35 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBE1RIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PE.IABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN .




Lihat
36 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLTK INDONESIA, PE.IABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN.




Lihat
37 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.




Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 2OT7 TENTANG PEMBEzuAN PENGHASILAN KETIGA BEI.,AS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGEzu SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.




Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 2O17 TENTANG PEMBEzuAN PENGHASILAN KETIGA BEI.,AS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGEzu SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.
Lihat
39 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO8 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA .




Lihat
40 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Lihat
41TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MAYBRAT DARI DISTRIK AYAMARU KE KUMURKEK DISTRIK AIFAT KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT.
Lihat
42 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL
Lihat
43 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL
Lihat
44 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
45 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2O1O TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
Lihat
46 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 20L9 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN.  




Lihat
47 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




Lihat
48 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2OI9 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PET{YEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.




Lihat
49 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.  




Lihat
50 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.




Lihat
51 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYER'TAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.




Lihat
52 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYELENGGARAAN KESD'AHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.




Lihat
53 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2OL9 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.




Lihat
54 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.




Lihat
55 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLTK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI




Lihat
56 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 20L9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN.




Lihat
57 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 20L9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING.




Lihat
58 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.




Lihat
59 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK.  




Lihat
60 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAAN LISTRIK NEGARA.




Lihat
61 TAHUN 2019 PERATURAN PE]VIERI NTAH R]TPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 T AHUN 2OI9 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA  KARYA.
Lihat
62 TAHUN 2019  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.



Lihat
64 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.




Lihat
65 TAHUN 2019 PERATURAN PEIVIERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN
Lihat
66 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT TUBAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES.
Lihat
67 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN.
Lihat
68 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SINGHASARI
Lihat
69 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PULAU KARANTINA
Lihat
7 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OI8 TENTANG KEPALANGMERAHAN
Lihat
70 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI
TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DTSABILITAS.
Lihat
71 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR Tl TAHUN 2OI9 TENTANGPENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Lihat
72 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR T2TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH.
Lihat
73 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2OI9 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
Lihat
74 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2OI8 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Lihat
75 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PEI.AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2OI7 TENTANG SISTEM PERBUKUAN.
Lihat
76 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIO FARMA.
Lihat
77 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN
PELINDUNGAN TERHADAP PET\TYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETU GAS PEMASYARAKATAN.
Lihat
78 TAHUN 2019 PtrRATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.
Lihat
79 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III.
Lihat
80 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
Lihat
81 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
Lihat
82 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.
Lihat
83 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN DI BIDANG PERDAGANGAN JASA
Lihat
84 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 I]AHUN 2019 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIKUPANG
Lihat
85 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL
Lihat
86 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN
Lihat
87 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA
Lihat
88 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2OI9 TENTANG KESEHATAN KERJA
Lihat

Tahun 2018
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR l TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Lihat
02 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Lihat
03 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Lihat
04 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
05 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
Lihat
06 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
Lihat
07 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
Lihat
08 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ; 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATUAN PEMERINTAH NOMOR : 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Lihat
09 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI Lihat
10 THAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, Lihat
11 TAHUN 2018
PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
Lihat
12 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAISLAN RAIffAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
Lihat
13 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERIT{TAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI,KLIMATOLOGI, DAN GEOFISTKA
Lihat
14 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Lihat
15 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Lihat
16 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OL8 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Lihat
17 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
Lihat
18 TAHUN 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN Lihat
19 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN
Lihat
20 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI  SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
Lihat
21 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN
Lihat
22 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENCAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL
Lihat
23 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Lihat
24 TAHUN 2018
PEMTURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.
Lihat
25 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTAIIG PELAIGANAAN UNDAI.IG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Lihat
26 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
Lihat
27 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Lihat
28 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERIMAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH
Lihat
29 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI
Lihat
30 TAHUN 2018
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI^AKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Lihat
31 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
32 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCAI,ONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIIAN RAI(YAI, ANGGOTA DEWAN PERWAKII"AN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMIMAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PEI.AKSANAAN KAMPANYE PEMIUHAN UMUM
Lihat
33 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAA TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERIMAH PUSAT.
Lihat
34 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL
Lihat
35 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA.
Lihat
36 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERJANJIAN LI SENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL.
Lihat
37 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL.
Lihat
38 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
Lihat
40 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Lihat
41 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA
Lihat
42 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.
Lihat
43 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Lihat
44 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA.
Lihat
45 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI.
Lihat
46 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.
Lihat
47 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENTS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.
Lihat
48 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING.
Lihat
49 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
Lihat
50 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN.
Lihat
51 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.
Lihat
52 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.
Lihat
53 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
Lihat
54 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA.
Lihat
55 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBI-IK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY.
Lihat
56 TAHUN 2018 PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH.
Lihat
57 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG MODAL AWAL BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.
Lihat
58 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Lihat
59 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA.
Lihat
60 TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2OL8 TENTANG PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.
Lihat

Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Lihat
03 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2OL7 TENTANG OTORITAS VETERINER
Lihat
04 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT

Lihat
10 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II Lihat
12 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 12 YEAR 201 ABOUT  GUIDELINES AND CONTROL OF PEIIYELDING 
Lihat
13 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 YEAR 2017 ABOUTN AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26 YEAR 2OO8 ABOUT THE NATIONAL SPATIAL PLANNING PLAN
Lihat
14 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ABOUT SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 63 YEARS ZOOS TBNTENG MANAGEMENT SYSTEM HUMAN RESOURCES CORRUPTION ERADICATION COMMISSION
Lihat
15 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Lihat
16 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 YEAR 2017  ABOUT ADDITION OF PEI {CAPITAL CAPITAL OF REPUBLIC OF INDONESIA  TO IN CAPITAL STOCK COMPANY (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
Lihat
17 TAHUN 2017 PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat
18 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINITRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat
19 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBI,IK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU
Lihat
20 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL
Lihat
21 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERIMAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
Lihat
22 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
Lihat
23 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BEI,AS KEPADA PEGA\UAI NEGERI SIPIL, PRA"IURITTENTARA NASIONAL INDONESI,A, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI.A, PE'ABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
Lihat
24 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHASII,AN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGA\IIAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.
Lihat
25 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAIAM TAHUN ANGGARAN 2OI7 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA.
Lihat
26 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAI,,AM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTUML
Lihat
27 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERI,AKUAN PAJAK PENGHASIIAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Lihat
28 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUDIDAYAAN II(AN
Lihat
29 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG CARA PEMBAYARAN BAMNG DAN CARA PEMERAHAN BAMNG DAIAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR
Lihat
30 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2OO5 TENTANG JALAN TOL
Lihat
31 TAHUN 2017 PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Lihat
32 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI.AKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Lihat
33 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PEI{YIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
34 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.
Lihat
35 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGAM/DAERAH.
Lihat
36 TAHUN 2017 PERATURAN EMERINTAH REPUBLIK INDNESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA YANG DIPERLIKAN ATAU  SEBAGAI PENGHASILAN .
Lihat
37 TAHUN 2017 PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAI,AN
Lihat
38 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH.
Lihat
39 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2OI7 HAK KEUANGAN DAN TENTANG FASILITAS ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
Lihat
40 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI.,ABUTIAN BEBAS KARIMUN
Lihat
42 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS GAI,ANG BATANG
Lihat
43 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAKYANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA.
Lihat
44 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2OI7 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK
Lihat
45 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH.
Lihat
46 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
Lihat
47 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
Lihat
48 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Lihat
49 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.
Lihat
5 TAHUN 2017
REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 YEARS OLDOl7 ABOUT  COLLECTION OF SPECIAL ECONOMICS OF LHOKSEUMAWE ARUNCHES
Lihat
50 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA.
Lihat
51 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.
Lihat
52 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN.
Lihat
53 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SP'II
Lihat
54 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
Lihat
55 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
56 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTMN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.
Lihat
57 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA.
Lihat
58 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
Lihat
59 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.
Lihat
6 TAHUN 2017
PRES IDEN REPUBLII (INDONESIA  GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA   NUMBER 6 YEARS 2OI7
ABOUT AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 56 YEAR 2OO9 ABOUT RECOVERY OF RAILWAYS
Lihat
60 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK.
Lihat
61 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT.

Lihat
62 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD.
Lihat
63 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA.
Lihat
64 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
Lihat
65 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA.
Lihat
66 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
Lihat
7 TAHUN 2017
PRES I DEN THE REPUBLIC OF INDONESIA  GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 YEARS 2OL7
ABOUT HOT EARTH FOR INDIRECT USE
Lihat
8 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 8 YEAR 2017 ABOUT PROCEDURES OF PEI "{KANANIZATION COORDINATION, MONITORING, EVALUATION, AND PEI, PERADII SYSTEMS APPLICATIONS, CHILDREN ANIMALS
Lihat
9 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 9 YEARS 2OL7 ABOUT GUIDELINES OF REGISTER PERKARA CHILDREN AND VICTIMS
Lihat

Tahun 2016
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG 


Lihat
02 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INPORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


Lihat
03 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI


Lihat
04 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 4 TAHUN 2016  TENTANG  PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN   DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU   ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN


Lihat
06 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016  TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG


Lihat
07 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS


Lihat
08 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
Lihat
09 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2O16 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
Lihat
10 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016  TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK


Lihat
11 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN METEO ROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFI SIKA
Lihat
12 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN


Lihat
123 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.
Lihat
13 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Lihat
14 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR  REPUBLIK INDONESIA 14 TAHUN 2016 TENTANG PEYELENGGARAAN  DENGAN  PERUMAHAN  DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Lihat
15 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Lihat
16 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)









Lihat
17 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Lihat
18 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  18  TAHUN  2016 TENTANG  PERANGKAT DAERAH


Lihat
19 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 20162012  TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA  PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT   NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

Lihat
20 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 2012  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA  PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

Lihat
21 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 2012 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
Lihat
22 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 2012 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL.
Lihat
23 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OI2 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
24 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUMN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PF^IABAT PEMBUAT AKTA TANAH.
Lihat
25 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I.
Lihat
26 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 20T6 TENTANG PERUBATIAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3I TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PET,AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 201 1 TENTANG KEIMIGRASIAN
Lihat
27 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
Lihat
28 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PEMBERTAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI
Lihat
29 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
Lihat
30 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH
KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
Lihat
31 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG
Lihat
33 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Lihat
34 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASIL,AN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PER"IANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA.
Lihat
36 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA TbK.
Lihat
37 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
Lihat
38 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.
Lihat
39 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESTA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
40 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU.
Lihat
41 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4l TAHUN 2016 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU.
Lihat
41 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMTURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN

Lihat
42 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TbK.
Lihat
43 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TbK.
Lihat
44 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TbK
Lihat
45 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Lihat
46 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Lihat
47 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Lihat
49 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Lihat
50 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH RtrPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PtrRUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR.
Lihat
51 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA TbK.
Lihat
52 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.
Lihat
53 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II.
Lihat
54 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OOO TENTANG PEI{YELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.
Lihat
55 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Lihat
56 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2.0!6 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI.
Lihat
58 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
Lihat
59 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG ORGANI SASI KEMASYARAKATAN
YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING.
Lihat
60 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
61 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2OO9 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API.
Lihat
62 TAHUN 2016 PEMTURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD.
Lihat
63 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Lihat
64 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.
Lihat
65 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.
Lihat
66 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI.
Lihat
67 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API.
Lihat
68 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA.
Lihat
69 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II.
Lihat
70 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG.
Lihat
71 TAHUN 2016 PERTAURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
Lihat
72 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS.
Lihat
73 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.




Lihat
74 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2OL6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG.
Lihat
75 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG.
Lihat
76 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM.
Lihat
77 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA.
Lihat
78 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT. SARANA MULTIGRIYA FINALIS.
Lihat
79 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT. PENJAMINAN INFRASTUR INDONESIA.
Lihat
80 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
Lihat
81 TAHUN 2016 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
82 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Lihat
83 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA.


Lihat
84 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL TbK.
Lihat
85 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODA.L NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.
Lihat
86 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA.
Lihat
87 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA.
Lihat
88 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA.
Lihat
89 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I.
Lihat
90 AHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII.
Lihat
91 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9l TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Lihat
92 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA.
Lihat
93 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA.
Lihat
94 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK.
Lihat
95 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
Lihat
96 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
Lihat
97 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA.
Lihat
98 TAHUN 2016. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM ERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
Lihat
99 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA.
Lihat

Tahun 2015
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1 TAHUN  2015  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT GEO DIPA ENERGI

Lihat
02 TAHUN 2015 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  2  TAHUN  2015  TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012   TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL


Lihat
03 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015  SALINAN  TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH

Lihat
04 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015   SALINAN  TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN  PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Lihat
05 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015   TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  SALINAN  YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK   RADIO REPUBLIK INDONESIA

Lihat
06 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG  SALINAN  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Lihat
07 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015   TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

Lihat
08 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015    TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA


Lihat
09 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 9 TAHUN 2015  SALINAN  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

Lihat
10 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015   TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014  SALINAN  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Lihat
100 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
Lihat
100 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 100 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELLOPMENT.
Lihat
101TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
Lihat
102 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
102 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
Lihat
102 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
103 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.
Lihat
103 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA.
Lihat
104 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.
Lihat
104 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.
Lihat
105 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.
Lihat
105 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.
Lihat
106 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Lihat
106 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Lihat
107 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.
Lihat
107 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI
Lihat
108 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.
Lihat
108 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.
Lihat
109 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG PEMBIAYAAN HORTIKULTURA.
Lihat
109 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG PEMBIAYAAN HORTIKULTURA.
Lihat
11 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015   SALINAN  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Lihat
110 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA
Lihat
110 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA.
Lihat
111 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA.
Lihat
112 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY.
Lihat
113 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI.
Lihat
114 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA.
Lihat
115 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA.
Lihat
116 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA.
Lihat
117 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI.
Lihat
118 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA.
Lihat
119 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV.
Lihat
12 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

Lihat
120 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD.
Lihat
121 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR.
Lihat
122 TAHUN2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.
Lihat
124 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
Lihat
125 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Lihat
126 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA
MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD.
Lihat
127 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA.
Lihat
128 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Lihat
129 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD.
Lihat
13 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 13 TAHUN 2015  SALINAN  TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19  TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN


Lihat
130 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II.
Lihat
131 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.
Lihat
132 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA.
Lihat
134 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA.
Lihat
135 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III.
Lihat
136 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII.
Lihat
137 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX.
Lihat
138 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA X.
Lihat
139 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI.
Lihat
14 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SALINAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035


Lihat
140 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII.
Lihat
141 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN.
Lihat
142 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Lihat
15 TAHUN 2015 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015  TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN  BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI


Lihat
16 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015    TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN
SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN


Lihat
17 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2015   TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Lihat
18 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015      TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG- BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU


Lihat
19 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015     TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA


Lihat
20 TAHUN 2015 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK


Lihat
21 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.
Lihat
22 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
Lihat
23 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM
MINYAK DAN GAS BUMI DI ACEH.
Lihat
24 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN
Lihat
25 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
Lihat
26 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.
Lihat
27 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA.
Lihat
28 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk.
Lihat
29 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk.
Lihat
30 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015  TENT ANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
31 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
32 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
33 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
34 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI / DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
35 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
36 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
37 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Lihat
39 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA.

Lihat
40 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Lihat
41 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI.
Lihat
42 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.
Lihat
43 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
Lihat
44 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.
Lihat
45 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
Lihat
46 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
Lihat
47 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
Lihat
48 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
Lihat
49 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG.
Lihat
50 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL.
Lihat
51 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PADJADJARAN.
Lihat
52 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Lihat
53 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN.
Lihat
54 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
Lihat
55 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.
Lihat
56 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA.
Lihat
57 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SERTA PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK HASIL PERIKANAN
Lihat
58 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN
DALAM PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF.
Lihat
60 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA.
Lihat
61 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
Lihat
62 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.
Lihat
63 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI.
Lihat
64 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN.
Lihat
65 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN.
Lihat
66 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM.
Lihat
67 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
68 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.
Lihat
69 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Lihat
70 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
Lihat
71 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA.
Lihat
72 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET.
Lihat
73 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk.
Lihat
74 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI.
Lihat
75 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Lihat
76 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
Lihat
77 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI UMUM INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT REASURANSI INDONESIA UTAMA.
Lihat
78 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
Lihat
79 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.
Lihat
81 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Lihat
82 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
Lihat
83 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.
Lihat
84 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
Lihat
85 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT.
Lihat
86 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI.
Lihat
87 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI.
Lihat
88 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA.
Lihat
89 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANGPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA.
Lihat
90 AHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.
Lihat
91 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM.
Lihat
92 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Lihat
93 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
Lihat
94 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA.
Lihat
95 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
Lihat
96 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
Lihat
97 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL
MONETARY FUND KEPADA BANK INDONESIA.
Lihat
98 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Lihat
99 TAHUN 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2015TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.
Lihat

Tahun 2014
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
61 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG  KESEHATAN REPRODUKSI


Lihat
74 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  74 TAHUN   2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN
Lihat
92 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ASIAN DEVELOPMENT BANK .

Lihat
01 TAHUN 2014 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN  2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Lihat
02 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG  PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR


Lihat
03 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  3  TAHUN 2014      
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997  TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997  TENTANG KETRANSMIGRASIAN


Lihat
04 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014  TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN  
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Lihat
05 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN  2014   SALINAN  TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN,  DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI

Lihat
06 Tahun 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY

Lihat
07 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Lihat
08 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 8 TAHUN 2014   TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)   PT ANGKASA PURA I

Lihat
09 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR    9    TAHUN  2014  TENTANG  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG  INFORMASI GEOSPASIAL
Lihat
10 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN  2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG 

Lihat
100 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA


Lihat
101 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 101 TAHUN 2014  TENTANG  PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Lihat
102 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN  WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA.


Lihat
103 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL


Lihat
11 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014  TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN


Lihat
12 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN


Lihat
13 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI


Lihat
14 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  14  TAHUN  2014   TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011   TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT


Lihat
15 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Lihat
16 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Lihat
17 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Lihat
18 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2014  TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM

Lihat
19 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014    TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


Lihat
20 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS   PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Lihat
21 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL.
Lihat
22 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
Lihat
23 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.
Lihat
24 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Lihat
25 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA.
Lihat
26 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM.
Lihat
27 TAHUN 2014 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERA
Lihat
28 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I
Lihat
29 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU.
Lihat
30 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Lihat
31 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU.
Lihat
32 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG.
Lihat
33 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN.
Lihat
34 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Lihat
35 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 35 TAHUN 2014  TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA .

Lihat
36 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
37 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
38 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
39 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
40 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
41 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Lihat
42 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
43 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
Lihat
44 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Lihat
45 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Lihat
46 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Lihat
47 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN.
Lihat
48 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA.
Lihat
49 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.
Lihat
50 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI.
Lihat
51 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API
Lihat
52 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA
Lihat
53 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014  TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS   DALAM TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA   KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA  PENSIUN/TUNJANGAN

Lihat
54 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED.
Lihat
55 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014  TENTANG  HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG  DAN HAKIM KONSTITUSI .

Lihat
56 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Lihat
57 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG  PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA  DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA.
Lihat
58 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PONTIANAK
MENJADI KABUPATEN MEMPAWAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
Lihat
59 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG  PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Lihat
60 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG   DANA DESA YANG BERSUMBER DARI  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.


Lihat
62 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG  PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
DAN PENYULUHAN PERIKANAN.


Lihat
63 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
64 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
Lihat
65 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
Lihat
66 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 66 TAHUN 2014  TENTANG  KESEHATAN LINGKUNGAN

Lihat
67 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2014  TENTANG  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Lihat
68 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014  TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA

Lihat
69 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  69  TAHUN  2014  TENTANG  HAK GUNA AIR


Lihat
70 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  70  TAHUN  2014  TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI,  KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


Lihat
71 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 71 TAHUN 2014  TENTANG  PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT .

Lihat
72 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III.
Lihat
73 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2014  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA.

Lihat
76 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2014  TENTANG MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI

Lihat
77 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
Lihat
78 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG  PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Lihat
79 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
Lihat
80 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG  PENETAPAN UNIVERSITAS PADJAJARAN SEBAGAI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.


Lihat
81 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG  PENETAPAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

Lihat
82 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG  PENETAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.
Lihat
83 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG  PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI  PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.


Lihat
84 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014  TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS.

Lihat
85 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN.
Lihat
86 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
87 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA Lihat
88 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR   88  TAHUN  2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.


Lihat
89 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG  SUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUAS CAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Lihat
90 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMTURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI.
Lihat
91 TAHUN 2004 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2004  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.
Lihat
93 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.


Lihat
97 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 97 TAHUN 2014   TENTANG  PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA    INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED.

Lihat
98 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESI.

Lihat
99 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.


Lihat

Tahun 2013
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
21 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR   21   TAHUN 2013 TENTANG  TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN.


Lihat
27 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  27  TAHUN  2013 TENTANG  PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA


Lihat
28 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR   28  TAHUN  2013  TENTANG  PERUBAHAN ATAS  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH   BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA  PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA


Lihat
29 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR   29   TAHUN 2013  TENTANG  PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AMONG THE GOVERNMENTS OF THE PARTICIPATING MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON THE SECOND PILOT PROJECT FOR THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL SELF CERTIFICATION SYSTEM (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARPEMERINTAH NEGARA  ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA  (ASEAN) PESERTA PADA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA
UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI  MANDIRI KAWASAN)

Lihat
37 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  37  TAHUN  2013 TENTANG  PENDIRIAN UNIVERSITAS SAMUDRA


Lihat
39 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR  39  TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014


Lihat
50 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II .

Lihat
62 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  62  TAHUN  2013 TENTANG  INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI
Lihat
66 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Lihat
01 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  01  TAHUN 2013   TENTANG  PENGESAHAN  PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK  PORTUGAL TENTANG PEMBEBASAN VISA TINGGAL JANGKA PENDEK UNTUK PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS
 (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC ON SHORT-TERM STAY.
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC,
 SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS)


Lihat
02 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2013  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

Lihat
03 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

Lihat
04 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN.

Lihat
05 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN  2013 TENTANG  HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC.


Lihat
06 Tahun 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN PETERNAK

Lihat
07 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER


Lihat
08 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8 TAHUN 2013 TENTANG  PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  DAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  CEKO  TENTANG  KEGIATAN  KERJA SAMA  DI  BIDANG  PERTAHANAN   (AGREEMENT  BETWEEN  THE
GOVERNMENT  OF  THE   REPUBLIC  OF  INDONESIA  AND  THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON COOPERATION  ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE).


Lihat
09 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  09 TAHUN  2013 TENTANG  PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Lihat
10 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013  TENTANG  DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2013.


Lihat
100 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA  BUNGA OBLIGASI.


Lihat
11 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  11  TAHUN 2013 TENTANG  KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.


Lihat
12 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  12  TAHUN  2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN


Lihat
13 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  13 TAHUN 2013  TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA  (AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT  OF THE ARGENTINE REPUBLIC)


Lihat
14 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  14  TAHUN  2013 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL


Lihat
15 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013  TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
Lihat
16 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY

Lihat
17 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013   TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008  TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH


Lihat
18 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  18  TAHUN  2013 TENTANG  TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN .

Lihat
20 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG  TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG.


Lihat
21 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.


Lihat
22 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJAARAN
Lihat
23 TH 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA .

Lihat
24 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013    TENTANG  PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DAN  KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN (MEMORANDUMOF UNDERSTANDING  BETWEEN THE  DEPARTMENT  OF  DEFENCE AND  SECURITY  OF  THE  REPUBLIC  OF  INDONESIA  AND THEMINISTRY   OF   DEFENCE    OF   THE   ITALIAN    REPUBLIC
 CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY)

Lihat
25 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  25  TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.


Lihat
26 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG  HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN RISET NASIONAL.

Lihat
27 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN  TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN                  NEGARA REPUBLIK INDONESIA .

Lihat
28 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 28 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN  KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL         INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
Lihat
29 TAHUN 2O13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

Lihat
30 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  30  TAHUN 2013   TENTANG  PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF SPECIFIC  COMMITMENTS UNDER  THE AGREEMENT ON TRADE  IN  SERVICES  OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN  THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S  REPUBLIC  OF CHINA  (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET  KEDUA  KOMITMEN  SPESIFIK  DI  BAWAH   PERSETUJUAN   PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA  MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA  NEGARA-NEGARA ANGGOTA  ASOSIASI   BANGSA-BANGSA  ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

Lihat
31 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  31  TAHUN  2013 TENTANG  BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H/2013M.


Lihat
32 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  32  TAHUN 2013  TENTANG  PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG UNTUK  PENGAMANAN HARGA DAN PENYALURAN KEDELAI

Lihat
33 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1I4 TAHUN 2007T TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

Lihat
34 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  34  TAHUN  2013 TENTANG  HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.


Lihat
35 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  35  TAHUN  2013  TENTANG  HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA  KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.


Lihat
36 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  36  TAHUN  2013 TENTANG  PENDIRIAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.


Lihat
37 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG  PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PRIMISSIMA.

Lihat
38 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013  TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Lihat
39 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI  PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA  PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA


Lihat
40 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  40  TAHUN 2013 TENTANG  PEMBANGUNAN JALAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT


Lihat
41 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Lihat
42 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  42 TAHUN  2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM .

Lihat
43 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  43  TAHUN  2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL .

Lihat
44 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II.


Lihat
45 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG  TATA CARA PELAKSANAAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA .


Lihat
46 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 46 TAHUN 2013  TENTANG  PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA  YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK  YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Lihat
47 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG  PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL  SERTA PEJABATNYA.

Lihat
48 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 48 TAHUN 2013  TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS  DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN .

Lihat
49 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2013  TENTANG  BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT


Lihat
51 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ASIAN DEVELOPMENT BANK.
Lihat
52 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.


Lihat
53 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR.


Lihat
54 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.


Lihat
55 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION.

Lihat
57 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.


Lihat
58 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG  BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.


Lihat
59 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2013  TENTANG  PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN .

Lihat
60 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA  LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.


Lihat
61 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG   PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF


Lihat
63 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG   PELAKSANAAN  UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN
MELALUI PENDEKATAN WILAYAH.


Lihat
64 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.


Lihat
65 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2013  TENTANG  STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


Lihat
67 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA


Lihat
68 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG  STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA


Lihat
69 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2013  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN  SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA        BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR.
Lihat
70 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
Lihat
71 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1991  TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Lihat
72 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA.


Lihat
73 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  73  TAHUN  2013  TENTANG RAWA


Lihat
74 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.


Lihat
75 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Lihat
76 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. 

Lihat
77 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA.


Lihat
78 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL .

Lihat
79 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2013   TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Lihat
80 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASURANSI KREDIT INDONESIA .

Lihat
81 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 81 TAHUN 2013  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  JAMINAN KREDIT INDONESIA .

Lihat
82 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2013 TENTANG  MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.


Lihat
83 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.


Lihat
84 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA .

Lihat
85 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG  TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.


Lihat
86 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG  TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI  KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL.
Lihat
87 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2013  TENTANG  PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN


Lihat
88 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG  TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL


Lihat
89 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2013  TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN         BESERTA KELUARGANYA.
Lihat
90 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2013  TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM  PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI                                PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN .

Lihat
91 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2013 TENTANG  PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA KARYA


Lihat
92 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ASIAN DEVELOPMENT BANK .

Lihat
93 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.

Lihat
94 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR


Lihat
95 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.


Lihat
96 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION.


Lihat
97 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ASEAN INFRASTRUCTURE FUND


Lihat
98 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED.


Lihat
99 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013  TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN


Lihat

Tahun 2012
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG  PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA V


Lihat
55 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  55  TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN


Lihat
43 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2012  TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI,PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP  KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA


Lihat
51 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR   51   TAHUN   2012 TENTANG  SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI.
Lihat
68 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA.


Lihat
01 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Lihat
02 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG HIBAH DAERAH

Lihat
03 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL


Lihat
04 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Lihat
05 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY
Lihat
06 Tahun 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

Lihat
07 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ANGKASA PURA II

Lihat
08 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PELABUHAN INDONESIA III
Lihat
09 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Lihat
10 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012  TENTANG   PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA  BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Lihat
100 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2012 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS


Lihat
101 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012    TENTANG  PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Lihat
102 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2012  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.


Lihat
103 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI .


Lihat
104 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.


Lihat
105 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2012  TENTANG  PENGELOLAAN KEUANGAN  PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Lihat
107 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA.


Lihat
108 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA .


Lihat
109 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG   PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF  BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

Lihat
11 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 11 TAHUN 2012  TENTANG   JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Lihat
110 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2012 TENTANG   PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA .

Lihat
111 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2012 TENTANG   PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD.
Lihat
112 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2012 TENTANG   PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA .

Lihat
113 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2012 TENTANG   PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM.
Lihat
114 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2012 TENTANG
PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA Tbk


Lihat
115 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI.

Lihat
116 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2012 TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT DIRGANTARA INDONESIA.

Lihat
12 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Lihat
13 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
Lihat
14 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG  KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK


Lihat
15 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI   PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
16 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012   TENTANG  PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA  TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
17 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2012   TENTANG  PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA   KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Lihat
18 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
Lihat
19 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012   TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
20 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN  TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
21 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG  PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA.

Lihat
22 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG  PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN 

Lihat
23 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Lihat
24 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.



Lihat
25 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2012  TENTANG  SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN .


Lihat
26 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  26  TAHUN  2012 TENTANG  KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG


Lihat
27 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012  TENTANG IZIN LINGKUNGAN

Lihat
28 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
Lihat
29 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  29  TAHUN  2012  TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI


Lihat
30 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Lihat
31 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

Lihat
32 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN SERANG DARI WILAYAH KOTA SERANG KE WILAYAH KECAMATAN CIRUAS, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN.
Lihat
33 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG  PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Lihat
34 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I .

Lihat
35 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI .

Lihat
36 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.


Lihat
37 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI .

Lihat
38 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.


Lihat
39 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Lihat
40 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR   40 TAHUN   2012 TENTANG  PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA.


Lihat
41 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


Lihat
42 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG  JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA


Lihat
44 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 44 TAHUN 2012  TENTANG  DANA DARURAT

Lihat
45 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.


Lihat
46 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  46  TAHUN   2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.


Lihat
47 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG  TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.

Lihat
48 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2012  TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.
Lihat
49 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002  TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.
Lihat
50 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012  TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
Lihat
52 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG  SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA.
Lihat
53 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.
Lihat
54 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2012   TENTANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN INSTALASI NUKLIR
Lihat
56 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2012  TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER  MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
57 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG  PEMBERIAN GAJI / PENSIUN  /TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2012 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN.

Lihat
58 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2012  TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA IV.


Lihat
60 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2012  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.

Lihat
61 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 61 TAHUN 2012  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN .

Lihat
62 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG   USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.


Lihat
63 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA.


Lihat
64 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG  SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA  OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA .

Lihat
65 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI .

Lihat
66 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA.


Lihat
67 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT POS INDONESIA.


Lihat
69 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG  PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA.
Lihat
70 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT DIRGANTARA INDONESIA.


Lihat
72 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG  PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.


Lihat
73 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2012 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH   NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT  
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA .

Lihat
74 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2012   TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Lihat
75 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PELABUHAN INDONESIA IV.


Lihat
76 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.


Lihat
77 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2012  TENTANG  PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.


Lihat
78 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005  TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


Lihat
79 TAHUN 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012  TENTANG  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008  TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.


Lihat
81 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012  TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA 

Lihat
82 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.


Lihat
83 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2012 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009  TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK .

Lihat
84 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG  KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK.


Lihat
85 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2012 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND.


Lihat
86 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2012 TENTANG  PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET.


Lihat
87 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2012  TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA   MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk


Lihat
88 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT


Lihat
89 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ASIAN DEVELOPMENT BANK.
Lihat
90 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION.


Lihat
91 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.


Lihat
92 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION .

Lihat
93 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2012 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR .

Lihat
94 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG  HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM  YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG .

Lihat
95 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG  KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Lihat
95 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 95 TAHUN 2012012 TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN
Lihat
96 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012  TENTANGPELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Lihat
97 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGANIZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING .

Lihat
98 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2012  TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU  PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA.


Lihat

Tahun 2011
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
32 TAHUN 2011
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  32  TAHUN  2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS .

Lihat
49 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN  ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008  TENTANG INVESTASI PEMERINTAH


Lihat
50 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  50  TAHUN  2011 TENTANG  RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025.


Lihat
51 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)


Lihat
60 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA .

Lihat
88 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA .

Lihat
01 TAHUN 2011 PERATURAN  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG  PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

Lihat
02 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011  TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Lihat
03 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA
MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA 

Lihat
04 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011  TENTANG  PERUBAHAN  STRUKTUR  KEPEMILIKAN  SAHAM  NEGARA MELALUI  PENERBITAN  DAN  PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
Lihat
05 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 5 TAHUN 2011  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS  BATAM
Lihat
06 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011   TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Lihat
07 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  7  TAHUN  2011  TENTANG PELAYANAN DARAH

Lihat
08 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN  2011 TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA
Lihat
09 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA  LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA


Lihat
10 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH 

Lihat
11 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG  PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
12 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG  PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Lihat
13 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001  TENTANG PERATURAN GAJI  ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lihat
14 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK   PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA


Lihat
15 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU,  DAN TUNJANGAN ORANG TUA  ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
16 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA   ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
17 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN   KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT  DAN JANDA/DUDANYA

Lihat
18 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN  KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN


Lihat
19 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN   KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
20 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Lihat
21TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG  PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

Lihat
24 TAHUN 2011 BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Lihat
25 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG  PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA .

Lihat
26 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG  PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
27 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2011TENTANG  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAIPENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK  KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI.


Lihat
28 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM  DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.


Lihat
29 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 29 TAHUN 2011  TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Lihat
30 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH


Lihat
31 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2011  TENTANG  PENCABUTAN  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA


Lihat
33 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2011  TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS  DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI,  PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN.
Lihat
34 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011  TENTANG TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.
Lihat
35 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG  PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL  KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU .

Lihat
36 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM.
Lihat
37 TAHUN 2011 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Lihat
38 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI
Lihat
39 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


Lihat
40 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  40 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI


Lihat
41 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2011  TENTANG  PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN  KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA  PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN.


Lihat
43 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 43 TAHUN 2011  TENTANG  TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA  PERSEROAN TERBATAS .

Lihat
44 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2011  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Lihat
45 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN  CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.


Lihat
46 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 46 TAHUN 2011  TENTANG  PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
47 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.


Lihat
48 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG SUMBER DAYA GENETIK HEWAN  DAN PERBIBITAN TERNAK.


Lihat
52 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN  MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH TERTENTU
Lihat
53 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA.


Lihat
54 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG  PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PUPUK ISKANDAR MUDA YANG SELANJUTNYA DIALIHKAN SELURUHNYA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PUPUK SRIWIDJAJA .

Lihat
55 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA.


Lihat
56 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA .


Lihat
57 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III


Lihat
58 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II.
Lihat
59 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG   PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES.


Lihat
61 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
JAMINAN KREDIT INDONESIA.

Lihat
62 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG  PENETAPAN PT GEO DIPA ENERGI SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI.


Lihat
63 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011  TENTANG  PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBENTUKAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY


Lihat
64 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL MONETARY FUND.


Lihat
65 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.


Lihat
66 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK.

Lihat
67 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK.


Lihat
68 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.


Lihat
69 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG  PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND.

Lihat
70 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
Lihat
71 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL


Lihat
72 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT INHUTANI I


Lihat
73 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG   PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM  MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT DIRGANTARA INDONESIA


Lihat
74 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 74 TAHUN 2011   TENTANG  TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN .

Lihat
75 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG  PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN.


Lihat
76 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I


Lihat
77 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGERUKAN INDONESIA


Lihat
78 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV .

Lihat
79 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I .

Lihat

Tahun 2010
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
21 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM.
Lihat
33 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA



Lihat
47 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.
Lihat
48 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Lihat
59 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  59  TAHUN  2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000  TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.


Lihat
66 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  66  TAHUN  2010 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010  TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.


Lihat
81 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA.


Lihat
01 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  1  TAHUN  2010  TENTANG   DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN


Lihat
02 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010  TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO DARI  WILAYAH KOTA PROBOLINGGO KE WILAYAH KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

Lihat
03 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010  TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI
WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO  KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

Lihat
04 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4  TAHUN  2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Lihat
05 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR  5  TAHUN  2010  TENTANG  KENAVIGASIAN
Lihat
06 Tahun 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2010 2004  TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Lihat
07 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2010   TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II

Lihat
08 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN  2010  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001  TENTANG PENGALIHAN STATUS  ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

Lihat
09 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010  TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW    DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK  KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
Lihat
10 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2010   TENTANG   TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Lihat
11 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010  TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR 

Lihat
12 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010  TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEHUTANAN

Lihat
13 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010  TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Lihat
14 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  14  TAHUN  2010   TENTANG PENDIDIKAN KEDINASAN

Lihat
15 TAHUN 2010 PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR :  15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARA TATA RUANG
Lihat
16 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Lihat
17 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  17  TAHUN  2010   TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Lihat
18 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  18  TAHUN  2010  TENTANG  USAHA BUDIDAYA TANAMAN


Lihat
19 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2010   TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG     SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR   SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

Lihat
20 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 20 TAHUN 2010   TENTANG   ANGKUTAN DI PERAIRAN

Lihat
22 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN.
Lihat
23 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
Lihat
24 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.
Lihat
25 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2010  TENTANG
PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Lihat
26 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
27 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
28 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
29 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR .29 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
30 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
31 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
Lihat
32 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.
Lihat
35 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.
Lihat
36 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM.
Lihat
37 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG BENDUNGAN
Lihat
38 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA.
Lihat
39 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
43 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANGTATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS
Lihat
44 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PREKURSOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
Lihat
45 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
46 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I.
Lihat
49 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA.
Lihat
50 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
51 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II.
Lihat
52 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN
KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR.
Lihat
53 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
54 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN.
Lihat
55 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .


Lihat
56 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  56  TAHUN  2010 TENTANG  TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS .

Lihat
57 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT


Lihat
58 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  58  TAHUN  2010  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA


Lihat
60 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.
Lihat
61 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  61  TAHUN  2010  TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Lihat
62 TAHUN 2010 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.
Lihat
63 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA.
Lihat
64 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.
Lihat
65 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
Lihat
67 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 67 TAHUN 20100  TENTANG  PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL .

Lihat
68 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT  DALAM PENATAAN RUANG.


Lihat
70 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI


Lihat
71 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010  TENTANG  STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.


Lihat
72 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2010 TENTANG  PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA.

Lihat
73 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2010  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.


Lihat
74 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2010  TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA  MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk.


Lihat
75 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2010  TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA  MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk.

Lihat
76 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2010  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Lihat
76 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2010  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.


Lihat
78 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG  REKLAMASI DAN PASCATAMBANG.


Lihat
79 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN  PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU  MINYAK DAN GAS BUMI .

Lihat
80 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2010 TENTANG TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN  PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


Lihat
82 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 82 TAHUN 2010  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA .

Lihat
83 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG  PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH  KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG .

Lihat
84 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  84  TAHUN  2010   TENTANG  PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.


Lihat
85 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2010 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR .


Lihat
86 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2010   TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASURANSI KREDIT INDONESIA.

Lihat
87 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA.

Lihat
89 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2010 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ANGKASA PURA II


Lihat
90 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG  PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


Lihat
91 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 91 TAHUN 2010  TENTANG  JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK .

Lihat
92 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  92 TAHUN  2010 TENTANG   PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.


Lihat
93 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2010 TENTANG  SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN,  SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Lihat
94 TAHUN 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG  PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN  PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

Lihat

Tahun 2009
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN.
Lihat
09 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
25 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH.
Lihat
35 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)M DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR.
Lihat
52 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk.
Lihat
56 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN.
Lihat
01 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  1  TAHUN  2009  TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Lihat
02 TAHUN 2009 PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009  TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN  ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN  PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS


Lihat
03 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 3 TAHUN 2009 2009 TENTANG  PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

Lihat
04 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
Lihat
05 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009   TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Lihat
06 Tahun 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Lihat
07 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG   BERLAKU PADA  DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Lihat
08 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009  TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977  TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
10 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG  PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN   KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT
DAN JANDA/DUDANYA.


Lihat
11 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG  PERUBAHAN KETUJUH ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985   TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN  KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN


Lihat
12 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009  TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985  TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN   KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA


Lihat
13 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009   TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN

Lihat
14 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 14 TAHUN 2009  TENTANG  TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA  DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
Lihat
15 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG  PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH  KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
Lihat
16 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 16 TAHUN  2009  TENTANG  PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI 

Lihat
17 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN  2009  TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF  BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

Lihat
18 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009   TENTANG   BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN  KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI   OBJEK PAJAK PENGHASILAN


Lihat
19 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN  2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI


Lihat
20 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009  TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Lihat
21 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
22 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
23 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
24 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI.
Lihat
26 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI
Lihat
27 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Lihat
28 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI.
Lihat
29 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG.
Lihat
30 TAHUN 2009 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.
Lihat
31 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI
Lihat
32 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 20092008 TENTANG
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT.
Lihat
33 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI.
Lihat
34 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
Lihat
36 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006
Lihat
37 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN
Lihat
38 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Lihat
39 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA.
Lihat
40 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.
Lihat
41 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR.
Lihat
42 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN.
Lihat
43 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.
Lihat
44 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL.
Lihat
45 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL.
Lihat
46 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009  TENTANG BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR.


Lihat
47 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI.
Lihat
48 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA.
Lihat
49 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI.
Lihat
50 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA.
Lihat
53 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
54 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK.


Lihat
55 TAHUN 2009  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Lihat
57 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN.
Lihat
58 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH.
Lihat
59 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO.
Lihat
60 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN


Lihat
61 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN
Lihat
62 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2009 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL BESERTA JANDA/DUDANYA.
Lihat
63 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Lihat
64 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA.
Lihat
65 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA.
Lihat
66 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA.
Lihat
68 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009 TENTANG TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS.
Lihat
69 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA V.

Lihat
70 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI.
Lihat
71 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 20092009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
Lihat
72 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API.
Lihat
73 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
Lihat
75 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA
Lihat
76 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN.
Lihat
77 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET.
Lihat
78 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2009  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II .


Lihat

Tahun 2008
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
30 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  30  TAHUN  2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN


Lihat
53 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  53  TAHUN 2008 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA


Lihat
61 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2008  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004  TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  DI BIDANG PENGELOLAAN ASET .

Lihat
62 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU .

Lihat
01 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
Lihat
02 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  2  TAHUN  2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN    YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN Lihat
03 TAHUN 2008

PERATURAN PEMERINTA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN  HUTAN
Lihat
04 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4  TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BASUKI RACHMAT Lihat
05 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BLABAK Lihat
06 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat
07 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Lihat
08 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Lihat
09 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN  2008 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI  DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Lihat
10 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
11 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11. TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
Lihat
12 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
Lihat
13 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
14 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
Lihat
16 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Lihat
17 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
18 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG
DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG
Lihat
19 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN
Lihat
20 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT,
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
Lihat
21 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  21  TAHUN  2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.


Lihat
23 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG  PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA .

Lihat
24 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

Lihat
25 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG   PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG MENJADI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT.

Lihat
26 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26  TAHUN 2008 TENTANG  RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL.


Lihat
27 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  27  TAHUN  2008  TENTANG  PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA.

Lihat
28 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  28  TAHUN  2008  TENTANG  PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA  DI BIDANG KEPABEANAN

Lihat
29 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG  PERIZINAN PEMANFAATAN  SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR.

Lihat
31 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BIMA DARI RABA WILAYAH KOTA BIMA KE KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA.
Lihat
32 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2008  TENTANG  PERUBAHAN KETUJUH ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA  BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT  DAN JANDA/DUDANYA .

Lihat
33 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2008  TENTANG  PERUBAHAN KEENAM ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.


Lihat
34 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2008  TENTANG  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG
 PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Lihat
35 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2008  TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS  DALAM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA PEGAWAI NEGERI,  PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN.

Lihat
36 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.


Lihat
37 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA .

Lihat
38 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.


Lihat
39 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG   PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN.
Lihat
40 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 40 TAHUN 2008  TENTANG  PERUBAHAN NAMA KABUPATEN YAPEN WAROPEN  MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA .

Lihat
41 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  JAMINAN KREDIT INDONESIA.


Lihat
42 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  42  TAHUN  2008 TENTANG   PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.


Lihat
43 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  43  TAHUN  2008 TENTANG AIR TANAH


Lihat
44 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 44 TAHUN 2008  TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI,  DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN


Lihat
45 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG   PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH.

Lihat
47 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  47  TAHUN  2008  TENTANG  WAJIB BELAJAR.


Lihat
48 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  48  TAHUN  2008  TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN.


Lihat
49 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005  TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH .

Lihat
50 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI

Lihat
51 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2008  TENTANG  PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.


Lihat
54 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2008  TENTANG TATA CARA PENGADAAN DAN PENERUSAN   PINJAMAN DALAM NEGERI OLEH PEMERINTAH .

Lihat
55 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  55  TAHUN 2008  TENTANG PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR


Lihat
56 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.


Lihat
57 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG  PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA.


Lihat
58 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG  HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BESERTA JANDA/DUDANYA.


Lihat
59 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2008 TENTANG  PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SELAYAR MENJADI  KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.


Lihat
60 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG  SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Lihat
63 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.


Lihat
64 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2008  TENTANG PERUBAHAN ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA


Lihat
65 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979  TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Lihat
66 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

Lihat
67 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA .

Lihat
67 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.
INDONESIA

Lihat
68 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG  TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA  KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Lihat
69 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM.
Lihat
70 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA
Lihat
71 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Lihat
72 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI.
Lihat
73 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN
Lihat
74 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
Lihat
75 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
Lihat
76 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN.
Lihat
77 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Lihat
79 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI WILAYAH KOTA PARIAMAN KE NAGARI PARIT MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
Lihat
80 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
Lihat
81 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG   PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN.


Lihat
81 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG   PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN


Lihat
82 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk


Lihat
83 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
Lihat
84 TAHUN 20082008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 20082008 TENTANG
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  PADA PT ATELIER MECHANIC INDONESIA 

Lihat
85 TAHUN 20082008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 20082008 TENTANG
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  PADA PT INTIRUB


Lihat
87 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 20082008 TENTANG
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  PADA PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI


Lihat
89 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 20082008 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  PADA PT KERTAS BASUKI RACHMAT
Lihat

Tahun 2007
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007  TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK.


Lihat
24 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG  PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT.


Lihat
25 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005   TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN  PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. 

Lihat
26 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  26  TAHUN  2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA,
TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA 

Lihat
32 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  32  TAHUN  2007 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Lihat
33 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  33  TAHUN  2007 TENTANG  
KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF.


Lihat
38 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  38  TAHUN  2007  TENTANG  PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN  PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.


Lihat
43 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI  CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
60 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN.
Lihat
01 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
Lihat
02 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
03 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT
Lihat
10 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN
TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.
Lihat
11 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  11  TAHUN   2007     TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI   ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Lihat
12 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  12  TAHUN  2007 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001  TENTANG PERATURAN GAJI   ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.


Lihat
13 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  13  TAHUN  2007   TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK  PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
Lihat
14 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA Lihat
15 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG  TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA
Lihat
16 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN .

Lihat
17 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA


Lihat
18 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2007  TENTANG  PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Lihat
19 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  19  TAHUN   2007 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Lihat
20 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG   PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH.


Lihat
21 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004   TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  PIMPINAN DAN ANGGOTA .

Lihat
22 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG  PERUBAHAN BATAS WlLAYAH  KOTA TEGAL DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH DI MUARA SUNGAI KALIGANGSA

Lihat
23 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  23  TAHUN  2007  TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.


Lihat
27 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  27  TAHUN  2007 TENTANG
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA  ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
28 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  28  TAHUN  2007  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Lihat
30 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  30  TAHUN  2007  TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN .

Lihat
31 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR  31  TAHUN  2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI .

Lihat
34 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA PEGAWAI NEGERI,  PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN


Lihat
35 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2007  TENTANG  PENGALOKASIAN SEBAGIAN PENDAPATAN BADAN USAHA  UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN PEREKAYASAAN,  INOVASI, DAN DIFUSI TEKNOLOGI

Lihat
36 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006  TENTANG SISTEM RESI GUDANG


Lihat
37 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  37  TAHUN  2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006  TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Lihat
39 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN  2007 TENTANG PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH.


Lihat
4 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, DEPARTEMEN KESEHATAN
Lihat
40 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA.


Lihat
41 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  41  TAHUN  2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


Lihat
42 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  42  TAHUN 2007 TENTANG WARALABA


Lihat
44 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  44  TAHUN  2007 TENTANG  PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK.


Lihat
45 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN  SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
46 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  46  TAHUN  2007 TENTANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.


Lihat
47 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN.
Lihat
48 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN.
Lihat
49 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PASIR  MENJADI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lihat
5 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN ACEH TIMUR DARI WILAYAH KOTA LANGSA KE WILAYAH KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR
Lihat
50 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH



Lihat
52 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2007  TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA   PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA.


Lihat
53 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2007   TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA  PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA


Lihat
55 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Lihat
56 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT.


Lihat
57 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL.
Lihat
58 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DANA REBOISASI
Lihat
59 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI,
Lihat
6 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
Lihat
61 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL.
Lihat
62 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Lihat
63 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN.
Lihat
64 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG
PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPlL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Lihat
65 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
Lihat
66 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
Lihat
67 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA
Lihat
68 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
Lihat
69 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
Lihat
7 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Lihat
70 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API
Lihat
71 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA
Lihat
72 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2007 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIDJAJA
Lihat
73 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES
Lihat
74 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
Lihat
74 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2007TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA

Lihat
75 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Lihat
76 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.
Lihat
77 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG
LAMBANG DAERAH
Lihat
78 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH
Lihat
79 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN BATAS DAERAH KOTA PANGKALPINANG DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI DESA SELINDUNG
Lihat
8 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
Lihat
80 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
Lihat
81 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2007 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
Lihat
82 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Lihat
9 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN
Lihat

Tahun 0
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
47 TAHUN 2O2O PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKTLAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL





Lihat
106 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  106  TAHUN 2012 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.


Lihat
17 TAHUN 2013 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN.

Lihat
42 TAHUN 2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  42  TAHUN 2011 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA.



Lihat
46 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46  TAHUN 2008 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN  ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT.


Lihat
67 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 67 TAHUN 2009 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BADUNG DARI WILAYAH KOTA DENPASAR KE WILAYAH KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI.

Lihat
71 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012  TENTANG  PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR  UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI .

Lihat
76 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN.

Lihat
80 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  80  TAHUN   2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN  PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.


Lihat
86 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2008 TENTANG  PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  PADA PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT, Tbk.


Lihat
88 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2008 TENTANG  PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  PADA PT KERTAS BLABAK .


Lihat