Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Tahun 2020

Nomor Dokumen	Deskripsi	Pilihan
03 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.	Lihat
05 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PBGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DBSA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	Lihat
06 TAHUN 2020	PERATURAN PRESI DEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.	Lihat
07 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	Lihat
18 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024.	Lihat
19 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2O2O TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG	Lihat
20 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2O2O TENTANG UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR	Lihat
21 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O2O TENTANG INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM	Lihat
23 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2O2O TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA	Lihat
24 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2OO7 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.	Lihat
68 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2O2O TENTANG KOMISI NASIONAL DISABILITAS.	Lihat
69 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA REPUBLIK KAMERUN.	Lihat
80 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN NAIROBI INTERNATION AL CONWNTION OIV THE RDMOVAL OF WRDCKS,2OOT (KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI MENGENAI PEI\TYINGKIRAN KERANGKA KAPAL, 2OO7I	Lihat
81 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2O2O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PADA MANAJEMEN PELAKSANA KARTU PRAKERJA	Lihat
84 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE TV C,OODS AGREEMENT (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)	Lihat
85 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.	Lihat
01 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN MARRAKESH TREATY TO FACILITATE ACCESS TO PUBLISHED WORK FOR PERSONS WHO ARE BLIND, VISUALLY IMPAIRED, OR OTHERWISE PRINT DISABLBD (TRAKTAT MARRAKESH UNTUK FASILITASI AKSES ATAS CIPTAAN YANG DIPUBLIKASI BAGI PEI{YANDANG DISABILITAS NETRA, GANGGUAN PENGLIHATAN, ATAU DISABILTTAS DALAM MEMBACA KARYA CETAK)	Lihat
02 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN BEIJI]VG TREATY ON AUDIOVBUAL PERFORJI4ANCES (TRAKTAT BEIJING M ENGENAI PERTUNJUKAN AUDIOU SUAL)	Lihat
04 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.	Lihat
08 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA	Lihat
09 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL,	Lihat
10 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.	Lihat
11 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.	Lihat
12 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.	Lihat
13 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
14 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	Lihat
15 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL	Lihat
16 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH	Lihat
22 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2O2O TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA	Lihat
25 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2O2O TENTANG TATA KELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	Lihat
26 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
27 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRBSIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2O2O TENTANG KEMBNTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Lihat
28 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2O2O TENTANG KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	Lihat
29 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
30 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI MIKRONESIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THD REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA OIY EXEMPTION OF VISA REQUTREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERWCE PASSPORT	Lihat
31 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	Lihat
32 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI HAK PENGELOLAAN TERBATAS.	Lihat
33 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2O2O TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL	Lihat
34 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN ASEAN _ HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN HONG KONG, REPUBLIK RAICTAT TIONGKOK)	Lihat
35 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERTAN KOORDI NATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.	Lihat
36 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK IND()NESIA NOMOR 36 TAHUN 2O2O TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KNRTU PRAKERJA	Lihat
37 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	Lihat
38 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 38 TAHUN 2O2O TENTANG JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Lihat
39 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT O/V INWSTMENT AMONG THE C,OVERNMENTS OFTHE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REG/OJV OF THE PEOPLE'SREPUBLIC OF CHINA AND THE ME,MBER SZATES OF THE ASSOC/ATION OF SOUTH E,AST A S/AIV]VA T/O/VS (PERSET UJ UAN M ENGENAI PENANAMA N MODAL ANTARA PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN NEGARA-NEGARAANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA.BANGSA ASIA TENGGARA)	Lihat
40 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMO 40 TAHUN 2020 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	Lihat
41 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2O2O TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON	Lihat
42 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI KEPADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat
43 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Lihat
44 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA .	Lihat
45 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 45 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TERKAIT ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE CAWRNMENT OF THE REPWUC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THD INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA REI.ATING TO NR TRTI/VSPORT)	Lihat
46 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMD,ND THE ASEAN PLUS THREE EMERGENCY RICE RESERIZE AGREEMENT (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA)	Lihat
47 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG	Lihat
48 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2O2O TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Lihat
49 TAHUN 2020	ERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2O2O TENTANG GAJI ATAU UPAH DAN HAK KEUANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	Lihat
52 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBANGUNAN FASILITAS OBSERVASI DAN PENAMPUNGAN DALAM PENANGGULANGAN CORONA yIRUS DTSEASE 2019 (COVTD- 19) ATAU PETNYAKIT INFEKSI EMERGING DI PULAU GALANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Lihat
53 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA	Lihat
54 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O	Lihat
55 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT KABINET	Lihat
56 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2OI2 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN	Lihat
57 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN KEUANGAN	Lihat
58 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN IMPOR	Lihat
59 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING .	Lihat
61 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2O2O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINI{YA BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.	Lihat
62 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2O2O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KE.IAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
63 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2O2O TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2O2O-2O24	Lihat
64 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2OI8 TENTANG JAMINAN KESEHATAN	Lihat
65 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.	Lihat
66 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2O2O TENTANG PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL	Lihat
67 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2O2O TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PET{YANDANG DISABILITAS.	Lihat
70 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH.	Lihat
71 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2O2O TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.	Lihat
72 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2O.	Lihat
73 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2O2O TENTANGKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	Lihat
74 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THD ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL DVASION WITH RESPECT TO TAXES O/V INCOME	Lihat
75 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2O2O TENTANG PELAKSANAAN HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI	Lihat
76 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2O2O TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA	Lihat
77 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2O2O TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH	Lihat
78 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPI.,BLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE TENTANG KANTOR GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE DI REPUBLIK INDONESIA (HO,ST COUNTRY ACREEMENT BETWEEN THE C,OWRNMENT OF THE REPUBLIC OF TNDONESIA AND THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITWE RELATING TO THE OFFICE OF THE GLOBAL GREEIV GROWTH INSTITWE IN THE REPUBLIC OF. IIVDOIVESrA)	Lihat
79 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2OI2 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA	Lihat
80 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN NAIROBI INTERNATION AL CONWENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS,2OO7 (KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI MENGENAI PEI\TYINGKIRAN KERANGKA KAPAL, 2OO7	Lihat
81 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2O2O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PADA MANAJEMEN PELAKSANA KARTU PRAKERJA	Lihat
82 TAHUN 2020	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG KOMITE PENANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19 ) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL	Lihat
84 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE TV C,OODS AGREEMENT (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)	Lihat
85 TAHUN 2O2O	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	Lihat

Tahun 2019

Nomor Dokumen	Deskripsi	Pilihan
001 TAHUN 2019	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Lihat
002 TAHUN 2019	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	Lihat
003 TAHUN 2019	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN	Lihat
004 TAHUN 2019	KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWASPEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWANKEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM	Lihat
005 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT.	Lihat
006 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2OI9TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN TRANSMISI DAN/ATAU DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL.	Lihat
007 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA.	Lihat
008 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OT9 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 20t9-2038.	Lihat
009 TAHUN 2019	PERA TURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK)	Lihat
10 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR	Lihat
11 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE (COMPREHBN Si]/E ECONOMIC PARTN E,RSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA A/VD THE GOVERNMENT OF THE, REPUBLIC OF CHILE).	Lihat
12 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG DANA ABADI PENDIDIKAN	Lihat
13 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Lihat
14 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.	Lihat
15 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.	Lihat
16 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OI9.	Lihat
17 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT .	Lihat
18 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI.	Lihat
19 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONTENEGRO MENGENAT PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF MONTENEGRO ON THE EXEMPTION OF WSA RDQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERYICE PASSPORTS	Lihat
20 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.	Lihat
21 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGKAPUSAN MERKURI .	Lihat
22 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2079 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN RUANG ANGKASA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USE OF OUTE,R SPACE	Lihat
23 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI,A DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI Dr KOTA LOS CABOS PADA 6 SEPTEMBER 2002 PROTOCOL AMENDTNG THE, AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITE,D MEXICAN STATES FcR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WTIH RESPECT TO TilGS ON INCOME SGNED AT THE CITY OF LOS CABOS ON 6 SEPTEMBER 2002	Lihat
24 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.	Lihat
25 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI.	Lihat
26 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIGER MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS IAGREEMENT BETWEEN THE COVERNMENT OF THE REPUBLTC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IVIGER CONCERNING WSA HIEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATTC AND SERWCE PASSPORT	Lihat
27 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KONTRAK JANGKA PANJANG.	Lihat
28 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FU NGSI O NAL PEMBI M BI N G KEMASYARAKATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.	Lihat
29 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2OT9 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH PERSEMAKMURAN BAHAMA UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE C,OVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RDLATING TO TAX MATTERS)	Lihat
30 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL .	Lihat
31 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS	Lihat
32 TAHUN 2OI9	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PENCITRAAN INDONESIA	Lihat
34 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.	Lihat
35 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lihat
36 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.	Lihat
37 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA.	Lihat
38 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN.	Lihat
39 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2OL9 TENTANG SATU DATA INDONESIA.	Lihat
40 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.	Lihat
41 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSI'ANDING ON ESI'ABLISHING THE ASEAN-CHINA CENTRE BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER SI'ATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN MENGENAI PENDIRIAN ASEAN-CHINA CENTREANTARA PEMERINTAH NEGARA- NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIO NG KOK)	Lihat
42 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.	Lihat
43 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2OI9 TENTANG PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Lihat
44 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN AIR TRAIVSPORT AGREEMENT BETWEEN THD GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AivD THE CTOI/ERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY REI.ATING TO SCHEDULED AIR TRAJVSPORT(PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TERKAIT DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL)	Lihat
45 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERM USYAWARATAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA.	Lihat
46 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PEI.TYEDIAAN AIR MINUM.	Lihat
47 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2OI9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL.	Lihat
48 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE ASDAN COMPRDHENSNE INVESTMENT AGREEMEN" (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN).	Lihat
49 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHEIVSIYE INVDSTMENT AGREEMENT (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL PEYELURUH ASEAN).	Lihat
50 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESTA DAN DEWAN FEDERAL SWISS TERKAIT ANGKUTAN UDARA BERJADWAL (AGREEMENT BDTWEEN THE C,OVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS.FEDERAL COUNCIL RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES	Lihat
51 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2OI9 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LTNGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.	Lihat
52 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES (STATUTA INSTITUT STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM) .	Lihat
53 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER	Lihat
54 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVDRNME,N? OF REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTER1	Lihat
55 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2OI9 TENTANG PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE UNTUK TRANSPORTASI JALAN	Lihat
56 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018 - 2025.	Lihat
57 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PREFERENSI PERDAGANGAN KEPADA NEGARA KURANG BERKEMBANG.	Lihat
59 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2OI9 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH	Lihat
60 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI.	Lihat
61 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2O2O	Lihat
62 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI NOMOR 62TAHUN 2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI	Lihat
63 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA	Lihat
64 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL	Lihat
65 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI	Lihat
66 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2OT9 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.	Lihat
67 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TBNTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019 - 2024.	Lihat
68 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA	Lihat
69 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.	Lihat
70 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.	Lihat
71 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2OI9 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	Lihat
72 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2OI9 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.	Lihat
73 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2OT9 TENTANG KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.	Lihat
74 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.	Lihat
75 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.	Lihat
76 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2OL9 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE, REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF TAJIKISNAJV FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAruTION AND THE PREVENTION OF F/SCA L EVASION WITH RESPECI TO TAXES OIV INCOME)	Lihat
77 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROS/ON AND PROFIT SHIFTING (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TTNDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA)	Lihat
78 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 78 TAHUN 2019 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020	Lihat
79 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN KENDAL - SEMARANG - SALATIGA DEMAK - GROBOGAN, KAWASAN PURWOREJO - WONOSOBO - MAGELANG - TEMANGGUNG, DAN KAWASAN BREBES TEGAL - PEMALANG	Lihat
80 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GRESIK - BANGKALAN - MOJOKERTO - SURABAYA - SIDOARJO - LAMONGAN, KAWASAN BROMO - TENGGER - SEMERU, SERTA KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN	Lihat
81 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	Lihat
82 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lihat
83 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN	Lihat
84 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2OI5 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Lihat
85 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2OI9 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.	Lihat
86 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2O17 TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA	Lihat
87 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.	Lihat
88 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2O2O.	Lihat
89 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
90 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN TNDONESIA	Lihat
91 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG ORGAN PELAKSANA DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.	Lihat
92 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.	Lihat
93 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEMPA BUMI DAN PERINGATAN DiNI TSUNAMI	Lihat
94 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	Lihat
95 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMORT4 TAHUN 2OI9 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	Lihat
96 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Lihat
97 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2Ot9 TENTANG BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Lihat

Tahun 2018

Nomor Dokumen	Deskripsi	Pilihan
01 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2OI8 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.	Lihat
03 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENJABAT SEKRETARIS DAERAH	Lihat
04 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI8 TENTANG BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Lihat
05 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.	Lihat
07 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Lihat
09 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2OL8 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	Lihat
10 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG	Lihat
100 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1OO TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA.	Lihat
101 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lihat
102 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA	Lihat
103 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
104 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.	Lihat
105 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRBTAzuAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.	Lihat
106 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 2 ON FIFTH FREDDOM TRAFFIC RIGTS BETWEEN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA ANTARA PARA PIHAK)	Lihat
107 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES U]VDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERWCES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEDELAPAN KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)	Lihat
11 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	Lihat
111 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UJVDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSNE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNME,MTS OF THE MDMBER COUNTRIES OT'ff{E ASSOCIATION OF SO\|../THEASTASIAAT ,IVATIOJVS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KORE	Lihat
112 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION AND CERTAIN AGREEMENTS THEREUNDER BETWEEN IHE ASSOCTATTON OF SOUTHEAST ASTAN NATONS (ASEAN) AND THE PEOPLE'S RDPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTU ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)	Lihat
114 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2OI8 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PROIOCOL TO AME,ND THE PRE,FERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE, GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN)	Lihat
115 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASIAN FOREST COOPERATION ORGANIZATION (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA SAMA KEHUTANAN ASIA)	Lihat
116 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.	Lihat
117 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA	Lihat
118 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
119 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Lihat
12 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON	Lihat
120 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERIND USTRIAN.	Lihat
121 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Lihat
122 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEM ENTERIAN PERDAGANGAN	Lihat
123 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.	Lihat
124 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.	Lihat
125 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.	Lihat
126 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWI SATA.	Lihat
127 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.	Lihat
128 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWD,BN THE GOI/ERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONE,SIA AND THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON WSA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOIUIATIC OR SERWCE PASSPORT,S)	Lihat
129 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	Lihat
13 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	Lihat
130 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.	Lihat
131 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.	Lihat
132 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT SYSTEM.	Lihat
132 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 7 CUSTOMS TRANSIT SYSTEM (PROTOKOL 7 SISTEM TRANSIT KEPABEANAN)	Lihat
133 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI WARGA NEGARA PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGRD,EMENT BETWDEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINBT OF MINISTERS OF UKRAINE OIV Y/SA EXEMPTION FOR THD NATIONALS HOLDING DIPLOTIATIC AND SERVICE PASSPORTSJ	Lihat
134 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEME]VT BETWE.EN THD GOIr'F.RNMENT OF THE RE,PUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON WSA EXEMPTION FOR HOLDDRS OF DIPLOIUIATIC AND SERVICE PASSPORT,S)	Lihat
135 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Lihat
136 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.	Lihat
137 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DT LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.	Lihat
138 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.	Lihat
139 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.	Lihat
14 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR.	Lihat
140 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN2O18 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2OO7 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINT{YA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MIYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA	Lihat
141 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FTSIK TAHUN ANGGARAN 2019.	Lihat
142 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF NASIONAL TAHUN 20t8-2025.	Lihat
15 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM .	Lihat
16 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .	Lihat
17 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTU.	Lihat
18 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN	Lihat
19 TAHUN 2018	PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPTJBLIC OF INDONE,SIAAND ASEAJV CO-ORDIN ATIN G CEIVTRE FOR HLIMAN ITARIAJV ASS/STAIVCE OIV DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRNILEGES AND IMMUNITIES)	Lihat
20 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.	Lihat
21 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019.	Lihat
23 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE	Lihat
24 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP	Lihat
25 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FAT'TAHUL MULUK PAPUA	Lihat
26 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI.	Lihat
27 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS	Lihat
28 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISI,AM NEGERI MADURA	Lihat
29 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE	Lihat
30 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG.	Lihat
31 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG INSTITUTAGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA.	Lihat
32 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PERIWISATA LABUAN BAJO FLORES.	Lihat
33 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIATAHUN 2015-2019.	Lihat
34 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMEzuNTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA (MBMORANDUM OF UNDERSTA/VDI/VG BETWEBN THE CAWRNMENT OF THE, REPUBLIC OF INDONE,SIA A/VD THE GOI/F,RNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTNN PRODUCTS O R IGI N ATIN G FRO M PALE STIN IA]V ?ERRITORIES)	Lihat
35 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.	Lihat
36 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA	Lihat
37 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2OI7-2O4I.	Lihat
38 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK RISET NASIONALTAHUN 2017-2045	Lihat
39 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN.	Lihat
40 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,	Lihat
41 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN BILATERAL ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (BILATERAL AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)	Lihat
42 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI PIMPINAN, PE.]ABAT, DAN PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.	Lihat
43 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PET.IYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK.	Lihat
44 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW.	Lihat
46 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 50 (a)] (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 50 (a)])	Lihat
47 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION [ARTICLE 56] (PROTOKOL TERKAIT AMENDEMEN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL [PASAL 56]).	Lihat
48 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2OT8 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.	Lihat
50 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PEMELENGGARAAN TRANSMIGRASI.	Lihat
51 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2OI8 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF UNNERSAL POSTAL UNIO AS THE RESULT OF THE 26TH ISTAMBUL CONGRESS, TURKEY 2016 (AKTA-AI.NA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016)	Lihat
52 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	Lihat
53 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL.	Lihat
54 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN ZO18 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI	Lihat
56 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL .	Lihat
57 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI KERJA SAMA KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON CULTURAL COOPERATION)	Lihat
59 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2OI8 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.	Lihat
60 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN FINAL ' ACTS OF TH E WORLD RADIOCOMMUNICATIO CONFERENCE, GENEVA 2015 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2O 15)	Lihat
62 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN NASIONAL	Lihat
63 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.	Lihat
64 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG RENOVASI DAN PENGEMBANGAN STADION MANAHAN SOLO DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH, PEMBANGUNAN GEDUNG KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DI JAKARTA, PEMBANGUNAN PRASARANA OLAHRAGA DAN KEWI RAUSAHAAN UNIVERSITAS CENDRAWASIH DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA, UNIVERSITAS MUSAMUS DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA, DAN UNIVERSITAS PAPUA DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT,. SERTA REHABILITASI BANGUNAN PASAR ATAS BUKITTINGGI DI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT, PASAR AKSARA DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PASAR PRAWIROTAMAN DI KOTA YOGYAKARTA PROVTNSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat
65 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEI{YUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN STRATEGI KEBUDAYAAN.	Lihat
66 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Lihat
67 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.	Lihat
68 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANTSASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA.	Lihat
69 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Lihat
70 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN.	Lihat
71 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG TATA PAKAIAN PADA ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI.	Lihat
73 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2018 TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PEMBINA PROYEK ASAHAN DAN OTORITA PENGEMBANGAN PROYEK ASAHAN	Lihat
74 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT (AIR SERYICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES	Lihat
75 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVDRNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES O]V INCOMEI	Lihat
76 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG PENGATURAN- PENGATURAN PERBATASAN (BAS/C AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNME,NT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE INDEPE,NDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER ARRANGEMENTS)	Lihat
79 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Lihat
80 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.	Lihat
81 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN KAWASAN INDUSTRI KUALA TANJUNG DI PROVINSI SUMATERA UTARA .	Lihat
82 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.	Lihat
83 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN SAMPAH LAUT	Lihat
84 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	Lihat
85 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.	Lihat
86 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA.	Lihat
87 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Lihat
88 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2OI4 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Lihat
89 TAHUN 2018	PERATURAN PRESID REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 153 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Lihat
90 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Lihat
91 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.	Lihat
91 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Lihat
92 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Lihat
94 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2OI7 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Lihat
95 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Lihat
96 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.	Lihat
97 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEASTASIAIV ]VATIOITS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)	Lihat
98 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG JEMBATAN SURABAYA _ MADURA	Lihat
99 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.	Lihat

Tahun 2017

Nomor Dokumen	Deskripsi	Pilihan
01 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELEKOMUNICATIONS,DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNATIONAL ,DUBAI, 2012(	Lihat
02 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2OL7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.	Lihat
03 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL.	Lihat
04 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS	Lihat
05 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Lihat
06 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.	Lihat
07 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.	Lihat
09 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.	Lihat
10 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1O TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.	Lihat
100 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR lOO TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR BIODIVERSITY (PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT ASEAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI)	Lihat
101 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2.017 TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
102 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 201.7 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA.	Lihat
103 TAHUN 2017	PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG.	Lihat
104 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA	Lihat
105 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA	Lihat
106 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2OL7 TENTANG KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI	Lihat
107 TAHUN 2017	PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.	Lihat
108 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR IO8 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2OO9 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
109 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG HONOMRIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA	Lihat
11 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA ,	Lihat
110 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1IO TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	Lihat
111 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2OI4 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	Lihat
112 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	Lihat
113 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.	Lihat
114 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.	Lihat
115 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.	Lihat
116 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.	Lihat
117 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.	Lihat
118 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.	Lihat
119 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.	Lihat
12 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN.	Lihat
120 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.	Lihat
121 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Lihat
122 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I22TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.	Lihat
123 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.	Lihat
124 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I24TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	Lihat
125 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.	Lihat
126 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.	Lihat
127 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	Lihat
128 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.	Lihat
129 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Lihat
13 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.	Lihat
130 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Lihat
131 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.	Lihat
132 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Lihat
133 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGAM.	Lihat
134 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.	Lihat
135 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.	Lihat
136 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2O17 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG	Lihat
137 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	Lihat
14 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN	Lihat
15 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS	Lihat
16 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA	Lihat
17 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA .	Lihat
18 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	Lihat
19 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA	Lihat
20 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL.	Lihat
21 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.	Lihat
22 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL	Lihat
23 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)	Lihat
24 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 29 JANUARI 2002 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, AND ITS PROTOCOL, SIGNED AT JAKARTA ON JANUARY 29, 2002)	Lihat
25 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN.	Lihat
26 TAHUN 2017	PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN.	Lihat
27 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM	Lihat
28 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK.	Lihat
29 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI.	Lihat
30 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN.	Lihat
31 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOWRNMENTOFTHE CZECH RE,PWilC ON DTEMMON OFWSA REQUIREMENTS FOR HOIDERS OF DIPLOMATIC OR SERIIICE PASSPORTq	Lihat
32 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERA"IAAN YORDANIA HASYIMIAH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOIr'ERNMBNT OFTHE REPUBUC OF INDONESIA AND THE CAVF,RNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON WSA D;XEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SBRWCE PASSPORTq.	Lihat
33 TAHUN 2017	PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (ACREEMENT BETWEEN THE GO]traRNMENT OFTHE REPIJBLIC OF INDONDSIAAND THE @yERNMEIIT OF THE REPUBLIC OF SERBIA OIV YISA EXEMPTION FOR IIOTDERS OF DIPLOTIATIC AND OFFICIAL/SERWCE PASSPORTS	Lihat
34 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM	Lihat
35 TAHUN 1997	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.AM NEGERI IMAM BONJOL PADANG	Lihat
36 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.	Lihat
37 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI.A,M NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.	Lihat
38 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG	Lihat
39 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG UNIVERSITAS ISI,AM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.	Lihat
40 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TA HUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN	Lihat
41 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.	Lihat
42 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
43 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KALIMANTAN BARAT	Lihat
44 TAHUN 2017	PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2O1O TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	Lihat
45 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 IENTANG RENCANA INDUK PEI{YELENGGARAAN KEANTARIKSAAN TAHUN 2016-2040.	Lihat
46 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR.	Lihat
47 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK.	Lihat
48 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018	Lihat
49 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/L/GHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.	Lihat
50 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN	Lihat
51 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA	Lihat
52 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEA.IV S/IVG'E WIN DOW	Lihat
53 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Lihat
54 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Lihat
55 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Lihat
56 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL.	Lihat
58 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL	Lihat
59 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Lihat
60 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH	Lihat
61 TAHUN 2017	PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGESAHAN AGRDEMDNT ON THE EffABUSHME]\|IT OF TITE RF.GIONAL SECRETARTAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MIJTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROEESSIOJVALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK PEI.AKSANAAN PENGATURAN SALING PENGAKUAN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN).	Lihat
62 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PEI\TYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.	Lihat
63 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI	Lihat
64 TAHUN 2017	PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64, TAHUN 2017 TENTANG DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN	Lihat
65 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.	Lihat
67 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINER.JA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKER.JAAN.	Lihat
68 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOKAHLI BADAN RESTORASI GAMBUT	Lihat
70 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELA YANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN	Lihat
71 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONCERNING AIR SERVICESj	Lihat
73 TAHUN 2017	PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA.	Lihat
74 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE) TAHUN 2017-2019 .	Lihat
75 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KEMBAU BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	Lihat
76 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI	Lihat
77 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PROTOKOL YANG DITANDATANGANI DI BUKIT TINGGI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2006 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991, AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED AT BUKIT TINGGI ON 12 JANUARY 2006)	Lihat
78 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, DAN PURWODADI	Lihat
79 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018	Lihat
80 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Lihat
81 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) UNTUK MENGUSAHAKAN JALAN TOL RUAS AKSES TANJUNG PRIOK .	Lihat
82 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.	Lihat
83 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI	Lihat
85 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN ARIIC'ES OF AGREEMENT OF THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE TVSURANCE OF INWSTMENT AND H{PORT CREDIT (PASAL PERSETUJUAN KORPORASI ISLAM UNTUK ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR).	Lihat
87 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER	Lihat
88 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN	Lihat
90 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.	Lihat
91 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA	Lihat
93 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA.	Lihat
94 TAHUN 2017	PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2OI7 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.	Lihat
95 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL	Lihat
96 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Lihat
98 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULONPROGO PROVINS! DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat
99 TAHUN 2017	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.	Lihat

Tahun 2016

Nomor Dokumen	Deskripsi	Pilihan
01 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT	Lihat
02 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.	Lihat
03 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL .	Lihat
04 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.	Lihat
05 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA EOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)	Lihat
06 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF THE DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)	Lihat
07 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.	Lihat
08 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL.	Lihat
09 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1 : 50.000	Lihat
10 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU.	Lihat
100 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1OO TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG.UNDANG DI MAHI(AMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH.	Lihat
101 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN	Lihat
102 TAHUN 2016	PBRATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1O2 TAHUN 2016 TEMANG PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAI,AM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL	Lihat
103 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Lihat
104 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT E STAB LISHIN G THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL)	Lihat
106 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINER.IA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.	Lihat
107 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Lihat
108 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA\ NOMOR108 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009	Lihat
109 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 20T6 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.	Lihat
110 TAHUN 2016	PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11OTAHUN2O16 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI	Lihat
111 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JAtsATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.	Lihat
112 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	Lihat
113 TAHUN 2016	PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS	Lihat
114 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS.	Lihat
115 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER	Lihat
116 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUBARAN BADAN BENIH NASIONAL, BADAN PENGENDALIAN BIMBINGAN MASSAL, DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN, DAN PULAU KARIMUN, TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI, DEWAN KELAU'TAN INDONESIA, DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL, DAN KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS	Lihat
117 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR l17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE K00RDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.	Lihat
118 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN.	Lihat
119 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN.	Lihat
12 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAAN ASEANA MULTILATERIAL AGREEMENT OF THE LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIEBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCAL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETINGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA - KOTA ASEAN) DAN PROTOKOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA KOTA DI ASEAN)	Lihat
120 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12O TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Lihat
121 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 20T6 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Lihat
122 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS	Lihat
123 TAHUN 2016	PERATUMN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Lihat
124 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL	Lihat
125 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI	Lihat
13 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARA - NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA - BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK)	Lihat
14 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT ( PESERTUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODAL) .	Lihat
15 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2O1O TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS	Lihat
16 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.	Lihat
18 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR	Lihat
19 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.	Lihat
20 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL .	Lihat
21 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN	Lihat
22 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARI PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL (ARGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR THE AVOIDANCE IF DOUBLE TAXATION AND THE PREVATION OF FISCAL EVASION WITH REPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL.	Lihat
23 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF THE SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TOINGKOK	Lihat
24 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Lihat
25 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR .	Lihat
26 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.	Lihat
28 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN .	Lihat
29 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA .	Lihat
30 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION) .	Lihat
31 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION).	Lihat
32 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.	Lihat
33 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL .	Lihat
34 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR .	Lihat
35 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.	Lihat
36 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL .	Lihat
37 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA	Lihat
38 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF	Lihat
39 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA .	Lihat
40 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI .	Lihat
41 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI .	Lihat
42 TAHUN 2019	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/ CPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT) .	Lihat
43 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING (PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR) .	Lihat
44 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BI DANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL .	Lihat
45 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017	Lihat
47 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINS! JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL	Lihat
48 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL.	Lihat
49 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG BADAN OTOR!TA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA .	Lihat
50 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN	Lihat
52 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.	Lihat
53 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD’S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA)	Lihat
54 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2016 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RESCUER.	Lihat
55 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat
56 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BE1WEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA)	Lihat
57 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA	Lihat
58 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)	Lihat
59 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.	Lihat
60 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.	Lihat
61 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	Lihat
62 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA .	Lihat
63 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTIOIV FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICD, CONSULAR AND SPECTAL PASSPORIq	Lihat
64 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONDSIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERWCE PASSPORTS)	Lihat
65 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.	Lihat
66 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.	Lihat
68 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE ITALIAN REPTJBLIC ON THE EXEMPTION OF WSA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERWCE PASSPORTS)	Lihat
69 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMDNT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON WSA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC' SERWCE, AND SPECIAL PASSPORTS)	Lihat
70 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEDN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE STATE OF QATAR ON WSA EXEMPIION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICEAND SPECIAL PASSPORT.	Lihat
71 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 20T6 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO	Lihat
72 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE	Lihat
73 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN	Lihat
74 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI KERINCI	Lihat
75 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ZS TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO	Lihat
76 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.	Lihat
77 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES) .	Lihat
78 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
79 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA .	Lihat
80 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWDEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON VISA EXE,MPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORT	Lihat
81 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 20i6 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOM.ATIC AND SERVICE PASSPORIS)	Lihat
82 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF	Lihat
83 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	Lihat
84 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA.	Lihat
85 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Lihat
86 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN RtrPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.	Lihat
87 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR	Lihat
88 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES)	Lihat
89 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR.	Lihat
90 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.	Lihat
91 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	Lihat
92 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2,016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	Lihat
93 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2.0t6 TENTANG HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA	Lihat
94 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2.0L6 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	Lihat
95 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR (KONVENSI UNIFIKASI ATURAN-ATURAN TERTENTU TENTANG ANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL)	Lihat
96 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM/TUNJANGAN KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM.	Lihat
98 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2OL6 TENTANG LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
99 TAHUN 2016	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2.016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2O1O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL	Lihat

Tahun 2015

Nomor Dokumen	Deskripsi	Pilihan
109 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2015TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	Lihat
118 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	Lihat
119 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	Lihat
120 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Lihat
122 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK	Lihat
123 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Lihat
128 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	Lihat
129 TAHUN 2015	METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Lihat
130 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Lihat
131 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019	Lihat
134 TAHUN 20152	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 20152 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Lihat
135 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Lihat
138 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Lihat
143 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA	Lihat
144 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGI STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRIBADI PRESIDEN, ASISTEN, DAN PEMBANTU ASISTEN	Lihat
145 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	Lihat
148 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Lihat
150 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat
151 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lihat
152 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Lihat
155 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	Lihat
156 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Lihat
157 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM	Lihat
158 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	Lihat
159 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Lihat
160 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Lihat
161 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	Lihat
162 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Lihat
163 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI	Lihat
164 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL	Lihat
166 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Lihat
167 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Lihat
168 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA	Lihat
169 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	Lihat
170 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA	Lihat
23 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENGALIHAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA MENJADI BADAN PERTANAHAN ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN ACEH KABUPATEN/KOTA.	Lihat
40 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Lihat
86 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN	Lihat
90 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.	Lihat
94 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI	Lihat
01 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE	Lihat
02 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 - 2019.	Lihat
03 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015.	Lihat
04 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Lihat
05 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR.	Lihat
06 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF	Lihat
07 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA	Lihat
08 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	Lihat
09 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.	Lihat
10 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	Lihat
100 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON.	Lihat
103 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	Lihat
104 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN .	Lihat
105 TAHUN 2015	PERATURAN RPESIDEN RIPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 215 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA ( YACHT ASING KE INDONESIA	Lihat
106 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT	Lihat
107 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG	Lihat
108 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	Lihat
11 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI.	Lihat
110 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN	Lihat
111 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Lihat
112 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAA DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MENDUKUNG PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT TAHUN 2015.	Lihat
113 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Lihat
114 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	Lihat
115 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA LEGAL (ILLEGAL FISHING)	Lihat
116 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINS! SUMATERA SELATAN	Lihat
117 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA	Lihat
12 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.	Lihat
121 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Lihat
124 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA,SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA	Lihat
125 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN	Lihat
126 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELA YAN KECIL	Lihat
13 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Lihat
132 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 (KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALLAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL, 2004)	Lihat
133 TAHUN 201	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Lihat
136 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANA	Lihat
139 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Lihat
14 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lihat
140 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Lihat
146 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI	Lihat
147 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR	Lihat
149 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Lihat
15 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.	Lihat
153 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Lihat
154 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA	Lihat
16 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Lihat
17 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG	Lihat
18 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Lihat
19 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA	Lihat
20 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL	Lihat
21 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
22 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN UANG KOMPENSASI/PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.	Lihat
24 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	Lihat
25 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG SEKRETARIAT KABINET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Lihat
26 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN	Lihat
27 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
28 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KEUANGAN	Lihat
30 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Lihat
31 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN	Lihat
32 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA.	Lihat
33 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU.	Lihat
34 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.	Lihat
35 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN	Lihat
36 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.	Lihat
37 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.	Lihat
38 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR .	Lihat
39 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.	Lihat
41 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	Lihat
42 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.	Lihat
43 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.	Lihat
44 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Lihat
45 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERTANIAN	Lihat
46 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN SOSIAL	Lihat
47 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.	Lihat
48 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Lihat
49 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	Lihat
50 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)	Lihat
51 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSAASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)	Lihat
52 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA).	Lihat
53 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON THE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PERGERAKAN ORANG PERSEORANGAN).	Lihat
54 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.	Lihat
55 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN	Lihat
56 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Lihat
57 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Lihat
58 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2015TENTANG KEMENTERIAN PERTAHANAN	Lihat
59 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.	Lihat
60 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016	Lihat
61 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.	Lihat
62 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.	Lihat
63 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Lihat
64 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHU. 1436H/2015M	Lihat
65 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.	Lihat
67 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET	Lihat
68 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Lihat
69 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN.	Lihat
70 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 .	Lihat
71 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.	Lihat
72 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF.	Lihat
73 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL	Lihat
74 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF AIR FREIGHT SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUK DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTS WITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN)	Lihat
75 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019.	Lihat
77 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT	Lihat
78 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS HELIKOPTER MI-17 TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MIS! PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI MALI	Lihat
79 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL REPUBLIK UNI MYANMAR (FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE AND INVESTMENT BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)	Lihat
80 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA PROFESIONAL PADA KANTOR STAF PRESIDEN .	Lihat
81 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	Lihat
83 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA	Lihat
84 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT.	Lihat
85 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN (CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY) INDONESIA	Lihat
87 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA	Lihat
88 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN	Lihat
89 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
91 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH	Lihat
92 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)	Lihat
95 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR	Lihat
96 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.	Lihat
97 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019	Lihat
98 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA AP! RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WI LAY AH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI .	Lihat
99 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA .	Lihat
NOMOR 172 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN+3 MACROECONO RESEARCH OFFICE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KANTOR KAJIAN EKONOMI MAKRO ASEAN+3)	Lihat
NOMOR 141 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	Lihat
NOMOR 142 TAHUN 2015	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Lihat

Tahun 2014

Nomor Dokumen	Deskripsi	Pilihan
	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR .	Lihat
23 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TIDAR.	Lihat
105 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.	Lihat
119 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TIMOR.	Lihat
135 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA.	Lihat
140 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA.	Lihat
147 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANADO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO	Lihat
155 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MENJADI UNIVERSITAS PAPUA.	Lihat
156 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.	Lihat
159 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS (KONVENSI TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN).	Lihat
173 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TENTANG KERJA SAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDCNESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION)	Lihat
175 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU BAGI PENEGAK HUKUM DAN PIHAK TERKAIT MENGENAI SISTEM PERADILAN Pl DANA ANAK.	Lihat
178 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT.	Lihat
24 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SILIWANGI.	Lihat
45 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA.	Lihat
52 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
55 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERlNTAH PAPUA NUGINI MENG ENA! PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS).	Lihat
62 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (STATUTA BADAN ENERGI TERBARUKAN INTERNASIONAL).	Lihat
64 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.	Lihat
78 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI KEUANGAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAIT GUGATAN NUSA TENGGARA PARTNERSHIP B.V. DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PENGAJUAN GUGATAN ARBITRASE PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEPADA PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN ARBITRATION RULES OF THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW.	Lihat
82 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU).	Lihat
83 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TENAGA NUKLIR.	Lihat
88 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1972 TENTANG PENJEMPURNAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DAN ORGANISASI PERLAWANAN DAN KEAMANAN RAKJAT DALAM RANGKA PENERTIBAN PELAKSANAAN SISTIM HANKAMRATA.	Lihat
91 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JERSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF JERSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS)	Lihat
92 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH GUERNSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE STATES OF GUERNSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS).	Lihat
93 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ISLE OF MAN UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ISLE OF MAN FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS).	Lihat
94 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS.	Lihat
I68 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I68 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI.	Lihat
I72 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I72 TAHUN 2014 TENTANG PEERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH.	Lihat
I7I TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I7I TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN.	Lihat
01 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL	Lihat
02 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2014.	Lihat
03 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REFUBLIK INDO' ESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA MENGENAI PEMBEBASAN' BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGRI ENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDON' AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS).	Lihat
04 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS).	Lihat
05 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.	Lihat
06 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN.	Lihat
07 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMEINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ORIENTAL URUGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, OFFICIAL, OR SERVICE PASSPORTS).	Lihat
08 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVARIAN VENEZUELA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR.	Lihat
09 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPWMA TIC AND SERVICE PASSPORTS.	Lihat
10 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND CERTAIN ASEAN ECONOMIC AGREEMENTS RELATED TO TRADE IN GOODS (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERJANJIAN EKONOMI ASEAN TERTENTU TERKAIT PERDAGANGAN BARANG).	Lihat
100 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA .	Lihat
101 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET .	Lihat
102 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.	Lihat
103 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.	Lihat
104 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Lihat
106 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.	Lihat
107 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.	Lihat
108 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.	Lihat
109 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.	Lihat
11 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN.	Lihat
110 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.	Lihat
111 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.	Lihat
112 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
114 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.	Lihat
115 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL.	Lihat
116 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.	Lihat
117 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA.	Lihat
118 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2014 TENTANG SEKRETARIAT, SISTEM DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KERJA, SERTA TANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.	Lihat
12 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA.	Lihat
120 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA	Lihat
121 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA	Lihat
122 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR.	Lihat
123 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG.	Lihat
124 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.	Lihat
125 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.	Lihat
126 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.	Lihat
127 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA.	Lihat
128 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS KOMP! ZENI TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MIS! PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH.	Lihat
129 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.	Lihat
13 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TEHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA.	Lihat
130 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.	Lihat
131 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.	Lihat
132 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN MUSEUM KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA BALAI KIRTI DI ISTANA BOGOR.	Lihat
133 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
134 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI.	Lihat
136 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR IF-X.	Lihat
137 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON CUSTOMS (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG KEPABEANAN).	Lihat
139 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO.	Lihat
14 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGS! KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA.	Lihat
141 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.	Lihat
142 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.	Lihat
143 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA.	Lihat
144 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA.	Lihat
145 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI.	Lihat
146 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.	Lihat
148 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN, PELINDUNGAN, PENELITIAN, PEMANFAATAN, DAN PENGELOLAAN SITUS GUNUNG PADANG.	Lihat
15 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
150 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.	Lihat
153 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 2014 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.	Lihat
154 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 2014 TENTANG KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.	Lihat
157 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.	Lihat
158 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 25 TH DOHA CONGRESS, QATAR 2012 (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-25 DI DOHA, QATAR 2012)	Lihat
15I TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15I TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN PENDANAAN KEGIATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA	Lihat
16 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU.	Lihat
160 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH GEORGIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS).	Lihat
161 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS)	Lihat
162 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.	Lihat
163 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN KOMITE EKONOMI NASIONAL.	Lihat
164 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN KOMITE INOVASI NASIONAL.	Lihat
165 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA.	Lihat
167 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.	Lihat
169 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERlKANAN.	Lihat
17 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMIS! YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG.	Lihat
170 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN.	Lihat
174 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (OECD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN OECD DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ORGANISATION FOR THE ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD/ ON THE ESTABLISHMENT OF THE OECD COUNTRY OFFICE IN INDONESIA/.	Lihat
176 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARJKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT, DEWAN BUKU NASIONAL, KOMIS! HUKUM NASIONAL, BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL, KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN PENGEMBANGAN KAWA SAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK, DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN DEWAN GULA INDONESIA.	Lihat
179 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.	Lihat
18 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.	Lihat
180 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA.	Lihat
181 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI.	Lihat
182 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION).	Lihat
183 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL DI BIDANG PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN MEDIA MASSA (COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC IN THE FIELD OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY, CULTURE, TOURISM, YOUTH, SPORTS AND MASS MEDIA).	Lihat
184 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE MEMBER STATES OF ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) AND THE GOVERNMENT OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON HEALTH COOPERATION (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM KERJA SAMA KESEHATAN).	Lihat
185 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI.	Lihat
186 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NOMOR 186 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIALTERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL.	Lihat
187 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (PERSETUJUAN KERJA SAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA).	Lihat
188 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.	Lihat
189 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 189 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190 TAHUN 2014 TENTANG UNIT STAF KEPRESIDENAN .	Lihat
19 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN THE AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT OF THE CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY (PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN).	Lihat
191 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK.	Lihat
192 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.	Lihat
193 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA.	Lihat
20 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN ASURANSI SOSIAL BELANDA DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON THE PAYMENT OF DUTCH SOCIAL INSURANCE BENEFITS IN INDONESIA).	Lihat
21 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE UNI EROPA (VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE IN TIMBER PRODUCTS INTO THE EUROPEAN UNION.	Lihat
22 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA.	Lihat
25 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR.	Lihat
26 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA.	Lihat
27 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL	Lihat
28 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO INCORPORATE TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AND SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES INTO THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MENAMBAHKAN ATURAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN SANITARY DAN PHYTOSANITARY DALAM PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA).	Lihat
29 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.	Lihat
30 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 5 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES (PROTO KOL 5 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN) DAN PROTOCOL 6 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES (PROTO KOL 6 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN).	Lihat
31 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS.	Lihat
32 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.	Lihat
33 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANGPENDIRIAN SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA.	Lihat
35 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN AKADEMI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA MENJADI SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA.	Lihat
36 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN.	Lihat
37 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTO KOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KETUJUH KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).	Lihat
38 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, GENEVA 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI KOMUNIKASI RADIO SEDUNIA, JENE WA 2012).	Lihat
39 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.	Lihat
41 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
43 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015.	Lihat
44 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.	Lihat
46 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.	Lihat
47 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI MENJADI SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL.	Lihat
48 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025.	Lihat
49 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435H/2014M.	Lihat
50 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA.	Lihat
51 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONES NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN.	Lihat
52 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.	Lihat
53 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK.	Lihat
54 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN THIRD PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL KETIGA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)	Lihat
56 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA.	Lihat
57 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG ULAU PAPUA.	Lihat
58 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYA.	Lihat
59 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEDELAPAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)	Lihat
60 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMA TIC AND SERVICE PASSPORTS).	Lihat
61 TAHUN 201 4	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 201 4 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS MENGENAI PEMBEBASAN VISA JANGKA PENDEK BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'INDONESI~ ET LE GOUVERNEMENT DE LA R~PUBLIQUE FRANCAISE SUR L'EXEMPTION DE VISAS DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE OU DE SERVICE).	Lihat
63 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN.	Lihat
65 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNG JAWAB SIPIL TERHADAP KERUSAKAN AKIBAT PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR, 2001).	Lihat
66 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEM ON SHIP, 2001 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGENDALIAN SISTEM-SISTEM ANTI TERITIP BERBAHAYA PADA KAPAL-KAPAL, 2001).	Lihat
67 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERJNTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOSTA RIKA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDE.	Lihat
68 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN PEJABAT TERTENTU	Lihat
69 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONJZATION OF CUSTOMS PROCEDURES, AS AMENDED (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENYEDERHANAAN DAN HARMONISASI PROSEDUR PABEAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH) BESERTA LAMPIRAN UMUMNYA.	Lihat
72 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING.	Lihat
73 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014.	Lihat
74 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA JALAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN DAN BIDANG KETENAGAKERJAAN.	Lihat
75 TAHUN2014	PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 75 TAHUN2014 TENTANG PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.	Lihat
76 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW.	Lihat
77 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU.	Lihat
79 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA.	Lihat
7O TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7O TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAP	Lihat
80 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA.	Lihat
81 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN DANAU TOBA DAN SEKITARNYA.	Lihat
84 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.	Lihat
85 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI DAN TENAGA PROFESIONAL PADA UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.	Lihat
87 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.	Lihat
89 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA).	Lihat
90 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM MENGENAI PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A COUNTRY GATEWAY OFFICE OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK GROUP IN INDONESIA).	Lihat
95 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH BERMUDA (SEBAGAIMANA TELAH DIIZINKAN OLEH PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA) UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF BERMUDA (AS AUTHORIZED BY THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND) FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS).	Lihat
96 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 – 2019	Lihat
97 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL.	Lihat
99 TAHUN 2014	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.	Lihat

Tahun 2013

Nomor Dokumen	Deskripsi	Pilihan
28 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA	Lihat
61 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN (KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH)	Lihat
01 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL TENTANG PEMBEBASAN VISA TINGGAL JANGKA PENDEK UNTUK PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC ON SHORT-TERM STAY VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS) (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND	Lihat
111 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN	Lihat
12 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN	Lihat
16 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER , PARAMEDIK VETERINER, DAN PENGAWAS MUTU PAKAN	Lihat
18 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN	Lihat
19 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN	Lihat
21 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Lihat
23 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA ON FOREST COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KEHUTANAN)	Lihat
25 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT	Lihat
27 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA	Lihat
29 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANGPENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AMONG THE GOVERNMENTS OF THE PARTICIPATING MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON THE SECOND PILOT PROJECT FOR THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL SELF CERTIFICATION SYSTEM (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARPEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) PESERTA PADA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI KAWASAN)	Lihat
30 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF SPECIFIC COMMITMENTS UNDER THE AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THEPEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEDUA KOMITMEN SPESIFIK DI BAWAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)	Lihat
32 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM BULOG UNTUK PENGAMANAN HARGA DAN PENYALURAN KEDELAI	Lihat
34 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	Lihat
37 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SAMUDRA	Lihat
40 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN JALAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT	Lihat
42 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI	Lihat
46 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Lihat
50 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG	Lihat
51 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALU MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU	Lihat
52 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN	Lihat
53 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK	Lihat
60 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF	Lihat
65 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.	Lihat
13 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTIN (AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC)	Lihat
17 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN	Lihat
20 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG	Lihat
22 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 22 TAHUN 2013 TENTANGTUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANGTEKNOLOGI PEMBELAJARAN	Lihat
24 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY)	Lihat
26 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA DEWAN RISET NASIONAL	Lihat
31 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H/2013M	Lihat
41 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA BI DAN SEKRETARIS JENDERAL AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Lihat
47 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KELIMA DI BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)	Lihat
48 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2013 TEN'TANG BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN	Lihat
49 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL)	Lihat
56 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA	Lihat
57 TAHUN 2013	PERA TURAN PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Lihat
66 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	Lihat
68 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT (TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT)	Lihat
71 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN	Lihat
72 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK	Lihat
73 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI	Lihat
74 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL	Lihat
75 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	Lihat
78 TAHUN 2013	PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Lihat
79 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN	Lihat
03 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	Lihat
04 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	Lihat
05 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC	Lihat
05 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC	Lihat
06 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE STATUTES (STATUTA INSTITUT INTERNASIONAL UNTUK DEMOKRASI DAN PERBANTUAN PEMILIHAN UMUM)	Lihat
07 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN ASEAN PETROLEUM SECURITY AGREEMENT (PERSETUJUAN KETAHANAN MINYAK DAN GAS BUMI ASEAN)	Lihat
08 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON COOPERATION CTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)	Lihat
09 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK GAS BUMI	Lihat
10 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2013	Lihat
100 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Lihat
102 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL	Lihat
103TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Lihat
104 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE SUB REGIONAL COOPERATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT KERJA SAMA SUBREGIONAL SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND)	Lihat
105 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU	Lihat
107 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Lihat
108 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL	Lihat
109 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL	Lihat
11 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA	Lihat
110 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2013 TENTANG GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA SERTA INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIA	Lihat
112 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL	Lihat
14 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL	Lihat
15 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI)	Lihat
38 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA	Lihat
43 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINS!,DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM	Lihat
44 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 222TAHUN 2013	Lihat
45 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA	Lihat
54 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE	Lihat
58 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG BAD AN KEPEGA WAIAN NEGARA	Lihat
59 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SEKRETARIAT KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN	Lihat
63 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Lihat
67 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASI INTELIJEN NEGARA	Lihat
70 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	Lihat
76 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK	Lihat
77 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat
80 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Lihat
81 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN	Lihat
82TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Lihat
83 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Lihat
84 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Lihat
86 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Lihat
87 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Lihat
88 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lihat
89 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Lihat
90 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Lihat
91 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL	Lihat
92 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Lihat
93 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBAN ANTARIKSA NASIONAL	Lihat
94 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 94 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA	Lihat
95 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT	Lihat
96 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 96 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	Lihat
97TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2013 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	Lihat
98 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	Lihat
99TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL	Lihat
NOMOR 35 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	Lihat
NOMOR 36 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT	Lihat
NOMOR 39 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014	Lihat
NOMOR 62 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG BADAN PENGELOLA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DARI DEFORESTASI, DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT.	Lihat
NOMOR 33 TAHUN 2013	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1I4 TAHUN 2007T TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	Lihat

Kategori Tahun

About

Contact Us

Statistik Pengunjung

Produk Hukum : peraturan-presiden

Kategori Tahun

About

Contact Us

Statistik Pengunjung