Tahun 2020
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT.

Lihat
02 TAHUN 2020 PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAPPI DENGAN KABUPATEN ASCAT PROINSI PAPUA

Lihat
03 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN  KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

Lihat
04 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN  KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA.


Lihat
05 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.


Lihat
06 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.


Lihat
07 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG  PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA .


Lihat
08 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020.


Lihat
09 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN  KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU


Lihat
10 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020.


Lihat
11 TAHUN 2O2O PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
12 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAGETAN DENGAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR.


Lihat
14 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG  PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA .

Lihat
15 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG  KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.


Lihat
16 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK IMDONESIA NOMOR: 16 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA
.
Lihat
17 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17 TAHUN 2020 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT .
Lihat
19 TAHUN 2O2O PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19 TAHUN 2020 TENTANG PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Lihat
20 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
21 TAHUN 2O2O PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
Lihat

Tahun 2019
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
63 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHJN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Lihat
99 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Lihat
001 TAHUN 2019 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
Lihat
002 TAHUN 2019 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUPKEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019
Lihat
003 TAHUN 2019 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Lihat
004 TAHUN 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKATDALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH
Lihat
005 TAHUN 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
Lihat
006 TAHUN 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSINGSERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Lihat
007 TAHUN 2019 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANSECARA DARING
Lihat
008 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN SIGIPROVINSI SULAWESI TENGAHDENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT
Lihat
009 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATENGORONTALOUTARADENGANKABUPATEN GORONTALOPROVINSI GORONTALO
Lihat
010 TAHUN 2019 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Lihat
011 TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Lihat
012 TAHUN 2019 FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKADANPREKURSOR NARKOTIKA
Lihat
013 TAHUN 2019 PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAHYANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN
Lihat
014 TAHUN 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTORTAHUN 2019
Lihat
015 TAHUN 2019 TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
Lihat
016 TAHUN 2019 PROSEDURSELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGER
Lihat
017 TAHUN 2019 PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Lihat
018 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
Lihat
019 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Lihat
100 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2019  TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN  KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Lihat
101 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.


Lihat
101 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019


Lihat
102 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG  PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN


Lihat
103 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DENGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA


Lihat
104 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2019 TENTANG  PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Lihat
105 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2019  TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN YAHUKIMO DENGAN  KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA.


Lihat
106 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN  ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.


Lihat
108 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG  PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL


Lihat
109 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG  FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.


Lihat
110 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN AGAM DENGAN  KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.
Lihat
112 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SOLOK  DENGAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
114 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KOTA PANGKAL PINANG DENGAN KABUPATEN BANGKA DAN ANTARA KOTA PANGKAL PINANG DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .

Lihat
115 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN  KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Lihat
116 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA .

Lihat
117 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PELALAWAN  DENGAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU.


Lihat
118 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2019   TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAMPAR  DENGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU.


Lihat
119 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2019 TENTANG  PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA .


Lihat
120 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT.


Lihat
121 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN  KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.


Lihat
21 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TENGGARA DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH.


Lihat
22 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN KOTA SUBULUSSALAM DI ACEH.
Lihat
23 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.
Lihat
24 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
Lihat
26 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BATU BARA DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
27 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
28 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
29 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
30 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TAMIANG  DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH.


Lihat
31 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Lihat
32 TAHUN 2OI9 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA.
Lihat
33 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020


Lihat
34 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2019.. TENTANG   PENEMPATAN TUGAS LULUSAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI .


Lihat
35 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
36 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Lihat
37 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNG MAS  DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
39 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.


Lihat
40 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN.


Lihat
41 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.


Lihat
42 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAROS DENGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Lihat
43 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAJ UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lihat
44 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN NAGEKEC DENGAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lihat
45 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Lihat
46 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH


Lihat
47 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JEMBER DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR.


Lihat
48 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JOMBANG  DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR


Lihat
49 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KOTA SALATIGA
DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Lihat
50 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Lihat
51 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN  KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
Lihat
52 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2019  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.
Lihat
54 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG  PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Lihat
56 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG  PEDOMAN NOMENKLATUR DAN UNIT KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN  KABUPATEN/KOTA.


Lihat
57 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.


Lihat
58 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG  MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI, DAN ANTARPROVINSI


Lihat
59 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG  TATA CARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN  KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH


Lihat
60 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA
Lihat
61 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2G19  TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020 .

Lihat
62 TAHUN 2019 PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI.

Lihat
63 TAHJN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHJN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINS! SUMATERA SELATAN

Lihat
64 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KOTA PADANG SEDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA.
Lihat
67 TAHUN 2019 PERATURAN MENTER: DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN



Lihat
68 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERRI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN  KABUPATEN PAEDANG LAWAS PROVINSI SUMATER UTARA

Lihat
69 TAHUN 2019 PERATRAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANARA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KOTA LUBUK LNGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Lihat
70 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG  SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.


Lihat
71 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REP BLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lihat
74 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA


Lihat
75 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTAPA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lihat
76 TAHUN 2019 PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .

Lihat
77 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAKALAR DENGAN KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN
Lihat
78 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH  ANTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.


Lihat
79 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .

Lihat
80 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN KABUPATEN WAYKANAN PROVINSI LAMPUNG
Lihat
81 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
Lihat
82 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG.
Lihat
83 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.
Lihat
84 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA DUMAI DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Lihat
85 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN  KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .

Lihat
86 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN YALIMO DENGAN  KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

Lihat
87 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KOTA SORONG DENGAN KABUPATEN SORONG ROVINSI PAPUA BARAT

Lihat
88 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN KAEUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Lihat
89 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DARAH ANTARA KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN ABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Lihat
91 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG   PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH


Lihat
92 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI  TAHUN ANGGARAN 2019


Lihat
93 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG  TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN


Lihat
94 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG  TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Lihat
95 TAHUN 2019 PERATURAN MNTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG  SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Lihat
96 TAHUN 2019 PERA"URAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2019 TENTANG  PENDATAAN DAN ?ENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN .

Lihat
97 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIDOARJO   DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR


Lihat
98 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2019  TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SITUBONDO  DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR


Lihat

Tahun 2018
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
001 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.
Lihat
002 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH.
Lihat
003 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG\ PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN.
Lihat
005 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN.
Lihat
006 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BIDANG KEPAMONGPRAJAAN, BIDANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG SERTA BIDANG PEREKONOMIAN TAHAP I.
Lihat
008 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
Lihat
009 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
Lihat
04 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.
Lihat
07 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG  PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

Lihat
10 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN.
Lihat
100 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2018  TENTANG   PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL


Lihat
102 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2018  TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA  FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK.


Lihat
104 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG  PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU  INSENTIF INOVASI DAERAH


Lihat
105 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN DAN BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR Lihat
106 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2018  TENTANG   BATAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR.


Lihat
107 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Lihat
11 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Lihat
112 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2018   TENTANG  PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.


Lihat
113 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN/KOTA .


Lihat
116 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2018  TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN  PROVINSI PAPUA BARAT


Lihat
117 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2018 TENTANG  PENDANAAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


Lihat
118 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG  RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, KERJA SAMA, PELAPORAN DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH


Lihat
119 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2018 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN  ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Lihat
12 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA.
Lihat
120 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH


Lihat
121 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2018 TENTANG  STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA


Lihat
122 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG  STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN  DI DAERAH


Lihat
13 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
Lihat
13 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018  TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lihat
130 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG  KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN


Lihat
133 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2018 TENTANG  PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN


Lihat
134 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG  KEDUDUKAN, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF AHLI KEPALA DAERAH


Lihat
135 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG  PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH .

Lihat
14 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS  ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Lihat
15 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Lihat
16 TAHUN 2018
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MOROWALI DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Lihat
18 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.
Lihat
19 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Lihat
20 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Lihat
21 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG  PENILAI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH .

Lihat
22 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.
Lihat
30 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG BATAS DAERAH KOTA PADANG DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
Lihat
34 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP II.
Lihat
35 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019.
Lihat
36 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK





Lihat
37 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
Lihat
38 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 .




Lihat
41 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI DAERAH




Lihat
42 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Lihat
43 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG  ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
44 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 44 TAHUN 2018  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR  PROVINSI JAWA TIMUR




Lihat
45 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 45 TAHUN 2018  TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG  DENGAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT




Lihat
51 TAHUN 2018 MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 51 TAHUN 2018  TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP III




Lihat
52 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG  PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA  MASA JABATAN KEPALA DAERAH .


Lihat
77 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG  ORGANISASI DAN TATA KERJA  SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH


Lihat
83 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2018 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT  DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA


Lihat
98 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG  SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Lihat
99 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG  PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH
Lihat

Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
10 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG  HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Lihat
41 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN


Lihat
56 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  56 TAHUN  2017 TENTANG  PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
01 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DESA

Lihat
02 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lihat
03 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Lihat
04 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.
Lihat
05 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.
Lihat
06 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Lihat
07 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM
PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN.
Lihat
08 TAHUN 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.
Lihat
09 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG  PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

Lihat
100 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATANDENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU .

Lihat
101 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN  KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU


Lihat
102 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU


Lihat
103 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.


Lihat
104 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.

Lihat
106 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM  DAN PENATAAN RUANG.


Lihat
107 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  DAN KABUPATEN/KOTA.


Lihat
108 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG  KOMPETENSI PEMERINTAHAN


Lihat
109 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG  KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018.


Lihat
11 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lihat
110 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG  KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018.


Lihat
115 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG  MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH


Lihat
116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2017 TENTANG  KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH


Lihat
117 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG  TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK .


Lihat
119 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2017 TENTANG  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK  PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI .

Lihat
12 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.


Lihat
120 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2017 TENTANG  UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN  PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA.


Lihat
121 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI .


Lihat
122 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2017 TENTANG  TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI .


Lihat
124 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN .

Lihat
125 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2017 TENTANG  SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  KEMENTERIAN DALAM NEGERI.


Lihat
132 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

Lihat
133 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG  ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA


Lihat
134 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  134 TAHUN 2017  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018


Lihat
135 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH .


Lihat
136 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2017 TENTANG  PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018.


Lihat
138 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG  PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH


Lihat
139 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN  KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA.


Lihat
14 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN  KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT.


Lihat
140 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2017 TENTANG  PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH


Lihat
141 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG  PENEGASAN BATAS DAERAH


Lihat
15 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT.


Lihat
16 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG  URAIAN TUGAS PEJABAT ESELON II
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Lihat
17 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
18 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

Lihat
19 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH

Lihat
20 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI UTARAPROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
21 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN SAMOSIRPROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
22 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
23 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMANBARAT PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
24 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
25 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
26 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
27 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
29 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIKKA DENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Lihat
29 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIKKA DENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR .

Lihat
30 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA BALIKPAPAN DENGAN
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Lihat
31 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.


Lihat
32 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG  PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.
Lihat
33 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.


Lihat
34 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TAHUN 2017 – 2018

Lihat
35 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
36 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Lihat
37 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS
DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
38 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
39 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
40 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
42 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017  TENTANG  PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Lihat
43 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.


Lihat
44 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN


Lihat
45 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN .

Lihat
46 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.


Lihat
48 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU.


Lihat
49 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU


Lihat
50 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU.


Lihat
51 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA  SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU.


Lihat
52 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU.


Lihat
53 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Lihat
54 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG  PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lihat
55 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  55 TAHUN 2017 TENTANG  PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH.


Lihat
57 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG  PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN.


Lihat
58 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM


Lihat
58 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM.


Lihat
59 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
60 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN POSO
DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
61 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
62 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL.


Lihat
63 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH .

Lihat
64 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH .

Lihat
65 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65  TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA .

Lihat
66 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA .


Lihat
67 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017   TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.


Lihat
68 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2017TAHUN 2016 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA.


Lihat
69 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2017N 2016 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA.


Lihat
70 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO.


Lihat
72 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO  PROVINSI GORONTALO.

Lihat
73 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2017  TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN  KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO.


Lihat
74 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK  HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lihat
75 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN  KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT


Lihat
76 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT.


Lihat
77 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOKPROVINSI JAWA BARAT .

Lihat
78 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG  PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN
LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. 

Lihat
79 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Lihat
80 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Lihat
81 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2017  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
82 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARATDENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
Lihat
83 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
84 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG  ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.


Lihat
85 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN  PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
86 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG  TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


Lihat
87 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN  PROVINSI BENGKULU.


Lihat
88 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI .

Lihat
89 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


Lihat
90 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


Lihat
91 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Lihat
92 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO .

Lihat
93 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.


Lihat
94 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
95 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG  PENGGUNAAN SAKSI AHLI.


Lihat
96 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG  TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA.


Lihat
97 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA.


Lihat
98 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.


Lihat
99 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.


Lihat

Tahun 2016
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
Lihat
02 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK
Lihat
04 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN.
Lihat
05 tahun 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KPTA CILEGON PROVINSI BATEN.
Lihat
06 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat
07 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 20164 TAHUN 2015 TENTANG  PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Lihat
08 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.


Lihat
09 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN .

Lihat
10 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH.


Lihat
11 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II .

Lihat
12 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016TAHUN TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.


Lihat
13 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  13 TAHUN 2016 TENTANG  EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH .


Lihat
14 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14  TAHUN 2016 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .

Lihat
15 TAHUN 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI .

Lihat
16 TAHUN 2016 PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


Lihat
17 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR   17  TAHUN  2016
TENTANG  PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH .

Lihat
18 TAHUN 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2016      TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.


Lihat

Tahun 2015
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lihat
02 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG  PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN  LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015.

Lihat
03 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN  KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
04 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2015
 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
05 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH .

Lihat
06 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
07 TAHUN 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA   PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  07 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH.




Lihat
08 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN   KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Lihat
09 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN  KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
10 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015  TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA.
Lihat

Tahun 2014
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  1 TAHUN  2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Lihat
02 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  2  TAHUN  2014
TENTANG  PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Lihat
03 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  3  TAHUN  2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN  WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI .

Lihat
04 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4  TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH.
Lihat
05 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH.


Lihat
06 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH.


Lihat
06 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG  BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH.


Lihat
07 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI  PENELITIAN .

Lihat
08 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  8  TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH


Lihat
09 TAHUN 2014 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  9  TAHUN 2014 TENTANG  PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH .

Lihat
10 TAHUN 2014 PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15/PMK.07/2014 NOMOR 10 TAHUN 2014  TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH.
Lihat

Tahun 0
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
28 TAHUN 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

Lihat