Tahun 2013
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
50 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II .

Lihat
62 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  62  TAHUN  2013 TENTANG  INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI
Lihat
66 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Lihat
01 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013   TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Lihat
02 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2013  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

Lihat
03 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Lihat
04 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013  TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN  
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH


Lihat
05 TAHUN 2013 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA  
DAN PENGGUNA PERSEORANGAN


Lihat
06 Tahun 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN PETERNAK

Lihat
07 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER


Lihat
08 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG
Lihat
09 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013  TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA

Lihat
10 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 10 TAHUN 2013  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA I

Lihat
100 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA  BUNGA OBLIGASI.


Lihat
11 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERKEBUNAN NUSANTARA II 

Lihat
12 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

Lihat
13 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX

Lihat
14 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 20132009  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)    PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
Lihat
15 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013  TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
Lihat
16 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY

Lihat
17 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013   TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008  TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH


Lihat
18 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN  CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU

Lihat
19 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32  TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Lihat
20 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981  TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Lihat
21 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.


Lihat
22 TAHUN 2O13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 22 TAHUN 2013  TENTANG  PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG  PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lihat
23 TH 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA .

Lihat
24 TAHUN 2O13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29  TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Lihat
25 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG  PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA .

Lihat
26 TAHUN 2O13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 26 TAHUN 2013  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN    TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA                               TENTARA NASIONAL INDONESIA 

Lihat
26 TAHUN 2O13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 26 TAHUN 2013  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN  TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Lihat
27 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013  TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN  TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN                  NEGARA REPUBLIK INDONESIA .

Lihat
28 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 28 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN  KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL         INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
Lihat
29 TAHUN 2O13 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

Lihat
30 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2013  TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN   KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA 

Lihat
31 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 31 TAHUN 2013  TENTANG  PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Lihat
32 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.


Lihat
33 TAHUN 2013 PERATURAN  PEMERINTAH REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERLUASAN  KESEMPATAN  KERJA

Lihat
34 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES.

Lihat
36 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG  PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS PADALARANG.

Lihat
37 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG  PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PRIMISSIMA.

Lihat
38 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013  TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Lihat
39 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI  PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA  PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA


Lihat
40 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  40  TAHUN  2013  TENTANG  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.


Lihat
41 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Lihat
42 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  42 TAHUN  2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM .

Lihat
43 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  43  TAHUN  2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL .

Lihat
43 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Lihat
44 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II.


Lihat
45 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG  TATA CARA PELAKSANAAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA .


Lihat
46 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 46 TAHUN 2013  TENTANG  PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA  YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK  YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Lihat
47 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG  PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL  SERTA PEJABATNYA.

Lihat
48 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 48 TAHUN 2013  TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS  DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN .

Lihat
49 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2013  TENTANG  BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT


Lihat
51 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ASIAN DEVELOPMENT BANK.
Lihat
52 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.


Lihat
53 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR.


Lihat
54 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.


Lihat
55 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION.

Lihat
57 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.


Lihat
58 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG  BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.


Lihat
59 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2013  TENTANG  PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN .

Lihat
60 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA  LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.


Lihat
61 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG   PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF


Lihat
63 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG   PELAKSANAAN  UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN
MELALUI PENDEKATAN WILAYAH.


Lihat
64 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.


Lihat
65 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2013  TENTANG  STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


Lihat
67 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA


Lihat
68 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG  STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA


Lihat
69 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2013  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN  SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA        BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR.
Lihat
70 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
Lihat
71 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1991  TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Lihat
72 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA.


Lihat
73 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  73  TAHUN  2013  TENTANG RAWA


Lihat
74 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.


Lihat
75 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Lihat
76 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG  JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. 

Lihat
77 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA.


Lihat
78 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL .

Lihat
79 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2013   TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Lihat
80 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASURANSI KREDIT INDONESIA .

Lihat
81 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 81 TAHUN 2013  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  JAMINAN KREDIT INDONESIA .

Lihat
82 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2013 TENTANG  MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.


Lihat
83 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.


Lihat
84 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA .

Lihat
85 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG  TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.


Lihat
86 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG  TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI  KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL.
Lihat
87 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2013  TENTANG  PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN


Lihat
88 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG  TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI  BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL


Lihat
89 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2013  TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN         BESERTA KELUARGANYA.
Lihat
90 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2013  TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM  PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI                                PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN .

Lihat
91 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2013 TENTANG  PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA KARYA


Lihat
92 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ASIAN DEVELOPMENT BANK .

Lihat
93 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.

Lihat
94 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR


Lihat
95 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.


Lihat
96 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION.


Lihat
97 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2013 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ASEAN INFRASTRUCTURE FUND


Lihat
98 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED.


Lihat
99 TAHUN 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013  TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN


Lihat