Tahun 2014
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
61 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG  KESEHATAN REPRODUKSI


Lihat
74 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  74 TAHUN   2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN
Lihat
92 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  ASIAN DEVELOPMENT BANK .

Lihat
01 TAHUN 2014 ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN  2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Lihat
02 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG  PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR


Lihat
03 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  3  TAHUN 2014      
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997  TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997  TENTANG KETRANSMIGRASIAN


Lihat
04 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014  TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN  
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Lihat
05 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN  2014   SALINAN  TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN,  DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI

Lihat
06 Tahun 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014  TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY

Lihat
07 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Lihat
08 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 8 TAHUN 2014   TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA   KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)   PT ANGKASA PURA I

Lihat
09 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR    9    TAHUN  2014  TENTANG  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG  INFORMASI GEOSPASIAL
Lihat
10 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN  2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG 

Lihat
100 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA


Lihat
101 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 101 TAHUN 2014  TENTANG  PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Lihat
102 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN  WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA.


Lihat
103 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL


Lihat
11 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014  TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN


Lihat
12 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN


Lihat
13 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI


Lihat
14 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  14  TAHUN  2014   TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011   TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT


Lihat
15 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Lihat
16 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014  TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Lihat
17 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Lihat
18 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2014  TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM

Lihat
19 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014    TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


Lihat
20 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014  TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS   PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Lihat
21 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL.
Lihat
22 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
Lihat
23 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.
Lihat
24 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Lihat
25 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA.
Lihat
26 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM.
Lihat
27 TAHUN 2014 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERA
Lihat
28 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I
Lihat
29 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU.
Lihat
30 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Lihat
31 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU.
Lihat
32 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG.
Lihat
33 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN.
Lihat
34 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Lihat
35 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 35 TAHUN 2014  TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA .

Lihat
36 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lihat
37 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
38 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Lihat
39 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
40 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA.
Lihat
41 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Lihat
42 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Lihat
43 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
Lihat
44 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Lihat
45 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Lihat
46 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Lihat
47 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN.
Lihat
48 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA.
Lihat
49 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.
Lihat
50 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI.
Lihat
51 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API
Lihat
52 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA
Lihat
53 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014  TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS   DALAM TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA   KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA  PENSIUN/TUNJANGAN

Lihat
54 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED.
Lihat
55 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014  TENTANG  HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG  DAN HAKIM KONSTITUSI .

Lihat
56 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Lihat
57 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG  PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA  DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA.
Lihat
58 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PONTIANAK
MENJADI KABUPATEN MEMPAWAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
Lihat
59 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG  PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Lihat
60 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG   DANA DESA YANG BERSUMBER DARI  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.


Lihat
62 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG  PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
DAN PENYULUHAN PERIKANAN.


Lihat
63 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
64 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
Lihat
65 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
Lihat
66 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 66 TAHUN 2014  TENTANG  KESEHATAN LINGKUNGAN

Lihat
67 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2014  TENTANG  PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Lihat
68 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014  TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA

Lihat
69 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  69  TAHUN  2014  TENTANG  HAK GUNA AIR


Lihat
70 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  70  TAHUN  2014  TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI,  KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


Lihat
71 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 71 TAHUN 2014  TENTANG  PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT .

Lihat
72 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III.
Lihat
73 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2014  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA.

Lihat
76 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2014  TENTANG MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI

Lihat
77 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
Lihat
78 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG  PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Lihat
79 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
Lihat
80 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG  PENETAPAN UNIVERSITAS PADJAJARAN SEBAGAI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.


Lihat
81 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG  PENETAPAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

Lihat
82 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG  PENETAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.
Lihat
83 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG  PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI  PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.


Lihat
84 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014  TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS.

Lihat
85 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN.
Lihat
86 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
87 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA Lihat
88 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR   88  TAHUN  2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.


Lihat
89 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG  SUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUAS CAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Lihat
90 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMTURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI.
Lihat
91 TAHUN 2004 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2004  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT.
Lihat
93 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014  TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.


Lihat
97 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 97 TAHUN 2014   TENTANG  PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA    INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED.

Lihat
98 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESI.

Lihat
99 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG  PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.


Lihat