Tahun 2017
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Lihat
03 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2OL7 TENTANG OTORITAS VETERINER
Lihat
04 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT

Lihat
10 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II Lihat
12 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 12 YEAR 201 ABOUT  GUIDELINES AND CONTROL OF PEIIYELDING 
Lihat
13 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 YEAR 2017 ABOUTN AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26 YEAR 2OO8 ABOUT THE NATIONAL SPATIAL PLANNING PLAN
Lihat
14 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ABOUT SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 63 YEARS ZOOS TBNTENG MANAGEMENT SYSTEM HUMAN RESOURCES CORRUPTION ERADICATION COMMISSION
Lihat
15 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Lihat
16 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 YEAR 2017  ABOUT ADDITION OF PEI {CAPITAL CAPITAL OF REPUBLIC OF INDONESIA  TO IN CAPITAL STOCK COMPANY (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
Lihat
17 TAHUN 2017 PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat
18 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINITRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Lihat
19 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBI,IK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2OO8 TENTANG GURU
Lihat
20 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELE}ffUAL
Lihat
21 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERIMAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
Lihat
22 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
Lihat
23 TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BEI,AS KEPADA PEGA\UAI NEGERI SIPIL, PRA"IURITTENTARA NASIONAL INDONESI,A, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI.A, PE'ABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
Lihat
24 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHASII,AN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGA\IIAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL.
Lihat
25 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAIAM TAHUN ANGGARAN 2OI7 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA.
Lihat
26 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2OI7 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAI,,AM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTUML
Lihat
27 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERI,AKUAN PAJAK PENGHASIIAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Lihat
28 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUDIDAYAAN II(AN
Lihat
29 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG CARA PEMBAYARAN BAMNG DAN CARA PEMERAHAN BAMNG DAIAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR
Lihat
30 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2OO5 TENTANG JALAN TOL
Lihat
31 TAHUN 2017 PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Lihat
32 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI.AKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Lihat
33 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PEI{YIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
34 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.
Lihat
35 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 14 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGAM/DAERAH.
Lihat
36 TAHUN 2017 PERATURAN EMERINTAH REPUBLIK INDNESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA YANG DIPERLIKAN ATAU  SEBAGAI PENGHASILAN .
Lihat
37 TAHUN 2017 PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAI,AN
Lihat
38 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH.
Lihat
39 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2OI7 HAK KEUANGAN DAN TENTANG FASILITAS ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
Lihat
40 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI.,ABUTIAN BEBAS KARIMUN
Lihat
42 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS GAI,ANG BATANG
Lihat
43 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAKYANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA.
Lihat
44 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2OI7 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK
Lihat
45 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH.
Lihat
46 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
Lihat
47 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
Lihat
48 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Lihat
49 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.
Lihat
5 TAHUN 2017
REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 YEARS OLDOl7 ABOUT  COLLECTION OF SPECIAL ECONOMICS OF LHOKSEUMAWE ARUNCHES
Lihat
50 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA.
Lihat
51 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.
Lihat
52 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN.
Lihat
53 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SP'II
Lihat
54 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
Lihat
55 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
Lihat
56 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTMN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.
Lihat
57 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA.
Lihat
58 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
Lihat
59 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.
Lihat
6 TAHUN 2017
PRES IDEN REPUBLII (INDONESIA  GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA   NUMBER 6 YEARS 2OI7
ABOUT AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 56 YEAR 2OO9 ABOUT RECOVERY OF RAILWAYS
Lihat
60 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK.
Lihat
61 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT.

Lihat
62 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD.
Lihat
63 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA.
Lihat
64 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
Lihat
65 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA.
Lihat
66 TAHUN 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
Lihat
7 TAHUN 2017
PRES I DEN THE REPUBLIC OF INDONESIA  GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 YEARS 2OL7
ABOUT HOT EARTH FOR INDIRECT USE
Lihat
8 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 8 YEAR 2017 ABOUT PROCEDURES OF PEI "{KANANIZATION COORDINATION, MONITORING, EVALUATION, AND PEI, PERADII SYSTEMS APPLICATIONS, CHILDREN ANIMALS
Lihat
9 TAHUN 2017
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 9 YEARS 2OL7 ABOUT GUIDELINES OF REGISTER PERKARA CHILDREN AND VICTIMS
Lihat