Tahun 2020
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
03 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
Lihat
05 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PBGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DBSA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Lihat
06 TAHUN 2020 PERATURAN PRESI DEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.
Lihat
07 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
Lihat
18 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 18 TAHUN 2020  TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024.

Lihat
19 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2O2O TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
Lihat
20 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2O2O TENTANG UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Lihat
21 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2O2O TENTANG INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
Lihat
23 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2O2O TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
Lihat
24 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2OO7 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Lihat
01 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN MARRAKESH TREATY TO FACILITATE ACCESS TO PUBLISHED WORK FOR PERSONS WHO ARE BLIND, VISUALLY IMPAIRED, OR OTHERWISE PRINT DISABLBD (TRAKTAT MARRAKESH UNTUK FASILITASI AKSES ATAS CIPTAAN YANG DIPUBLIKASI BAGI PEI{YANDANG DISABILITAS NETRA, GANGGUAN PENGLIHATAN, ATAU DISABILTTAS DALAM MEMBACA KARYA CETAK)
Lihat
02 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN BEIJI]VG TREATY ON AUDIOVBUAL PERFORJI4ANCES (TRAKTAT BEIJING M ENGENAI PERTUNJUKAN AUDIOU SUAL)
Lihat
04 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.
Lihat
08 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
Lihat
09 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
Lihat
10 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.
Lihat
11 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
Lihat
12 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.
Lihat
13 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
22 TAHUN 2O2O PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2O2O TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA
Lihat
25 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2O2O TENTANG TATA KELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Lihat
26 TAHUN 2O2O PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
27 TAHUN 2O2O PERATURAN PRBSIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2O2O TENTANG KEMBNTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Lihat
28 TAHUN 2O2O PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2O2O TENTANG KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
Lihat
29 TAHUN 2O2O PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2O2O TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
Lihat
30 TAHUN 2O2O PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI MIKRONESIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THD REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA OIY EXEMPTION OF VISA REQUTREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERWCE PASSPORT
Lihat
31 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Lihat
32 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG  PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI HAK PENGELOLAAN TERBATAS.

Lihat
33 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2O2O TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
Lihat
34 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN ASEAN _ HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN  HONG KONG, REPUBLIK RAICTAT TIONGKOK)
Lihat
35 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERTAN KOORDI NATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
Lihat
36 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK IND()NESIA NOMOR 36 TAHUN 2O2O TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA
MELALUI PROGRAM KNRTU PRAKERJA
Lihat
37 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Lihat
38 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 38 TAHUN 2O2O TENTANG JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA








Lihat
39 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2O2O TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT O/V INWSTMENT AMONG THE C,OVERNMENTS OFTHE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REG/OJV OF THE PEOPLE'SREPUBLIC OF CHINA AND THE ME,MBER SZATES OF THE ASSOC/ATION OF SOUTH E,AST A S/AIV]VA T/O/VS (PERSET UJ UAN M ENGENAI PENANAMA N MODAL ANTARA PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN NEGARA-NEGARAANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA.BANGSA ASIA TENGGARA)
 


















Lihat
40 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMO 40 TAHUN 2020 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Lihat
41 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2O2O TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON
Lihat