Tahun 2019
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
63 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHJN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Lihat
99 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Lihat
001 TAHUN 2019 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
Lihat
002 TAHUN 2019 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUPKEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019
Lihat
003 TAHUN 2019 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Lihat
004 TAHUN 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKATDALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH
Lihat
005 TAHUN 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
Lihat
006 TAHUN 2019 KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSINGSERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Lihat
007 TAHUN 2019 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANSECARA DARING
Lihat
008 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN SIGIPROVINSI SULAWESI TENGAHDENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT
Lihat
009 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATENGORONTALOUTARADENGANKABUPATEN GORONTALOPROVINSI GORONTALO
Lihat
010 TAHUN 2019 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Lihat
011 TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Lihat
012 TAHUN 2019 FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKADANPREKURSOR NARKOTIKA
Lihat
013 TAHUN 2019 PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAHYANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN
Lihat
014 TAHUN 2019 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTORTAHUN 2019
Lihat
015 TAHUN 2019 TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
Lihat
016 TAHUN 2019 PROSEDURSELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGER
Lihat
017 TAHUN 2019 PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Lihat
018 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
Lihat
019 TAHUN 2019 BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Lihat
100 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2019  TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN  KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Lihat
101 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.


Lihat
101 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019


Lihat
102 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG  PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN


Lihat
103 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DENGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA


Lihat
104 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2019 TENTANG  PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Lihat
105 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2019  TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN YAHUKIMO DENGAN  KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA.


Lihat
106 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN  ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.


Lihat
108 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG  PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL


Lihat
109 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG  FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.


Lihat
110 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN AGAM DENGAN  KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.
Lihat
112 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SOLOK  DENGAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT.


Lihat
114 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KOTA PANGKAL PINANG DENGAN KABUPATEN BANGKA DAN ANTARA KOTA PANGKAL PINANG DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG .

Lihat
115 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN  KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Lihat
116 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA .

Lihat
117 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PELALAWAN  DENGAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU.


Lihat
118 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2019   TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAMPAR  DENGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU.


Lihat
119 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2019 TENTANG  PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA .


Lihat
120 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT.


Lihat
121 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN  KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.


Lihat
21 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TENGGARA DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH.


Lihat
22 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN KOTA SUBULUSSALAM DI ACEH.
Lihat
23 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LANGKAT DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.
Lihat
24 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
Lihat
26 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BATU BARA DENGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
27 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
28 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN DAIRI DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
29 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA.


Lihat
30 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TAMIANG  DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH.


Lihat
31 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Lihat
32 TAHUN 2OI9 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA.
Lihat
33 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020


Lihat
34 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2019.. TENTANG   PENEMPATAN TUGAS LULUSAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI .


Lihat
35 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
36 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Lihat
37 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNG MAS  DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
38 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.


Lihat
39 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.


Lihat
40 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN.


Lihat
41 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.


Lihat
42 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAROS DENGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Lihat
43 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAJ UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lihat
44 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN NAGEKEC DENGAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lihat
45 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Lihat
46 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH


Lihat
47 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JEMBER DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR.


Lihat
48 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN JOMBANG  DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR


Lihat
49 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2019  TENTANG   BATAS DAERAH ANTARA KOTA SALATIGA
DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Lihat
50 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Lihat
51 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR SERTA ANTARA KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN  KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
Lihat
52 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2019  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.
Lihat
54 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG  PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Lihat
56 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG  PEDOMAN NOMENKLATUR DAN UNIT KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN  KABUPATEN/KOTA.


Lihat
57 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.


Lihat
58 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG  MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI, DAN ANTARPROVINSI


Lihat
59 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG  TATA CARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN  KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH


Lihat
60 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA
Lihat
61 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2G19  TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020 .

Lihat
62 TAHUN 2019 PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI.

Lihat
63 TAHJN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHJN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINS! SUMATERA SELATAN

Lihat
64 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KOTA PADANG SEDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA.
Lihat
67 TAHUN 2019 PERATURAN MENTER: DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN



Lihat
68 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERRI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN  KABUPATEN PAEDANG LAWAS PROVINSI SUMATER UTARA

Lihat
69 TAHUN 2019 PERATRAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANARA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KOTA LUBUK LNGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Lihat
70 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG  SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.


Lihat
71 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REP BLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lihat
74 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA


Lihat
75 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTAPA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lihat
76 TAHUN 2019 PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .

Lihat
77 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAKALAR DENGAN KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN
Lihat
78 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH  ANTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.


Lihat
79 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .

Lihat
80 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN KABUPATEN WAYKANAN PROVINSI LAMPUNG
Lihat
81 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
Lihat
82 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG.
Lihat
83 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.
Lihat
84 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA DUMAI DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Lihat
85 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN  KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .

Lihat
86 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN YALIMO DENGAN  KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

Lihat
87 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KOTA SORONG DENGAN KABUPATEN SORONG ROVINSI PAPUA BARAT

Lihat
88 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN KAEUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Lihat
89 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DARAH ANTARA KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN ABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Lihat
91 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG   PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH


Lihat
92 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI  TAHUN ANGGARAN 2019


Lihat
93 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG  TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN


Lihat
94 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG  TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Lihat
95 TAHUN 2019 PERATURAN MNTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG  SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Lihat
96 TAHUN 2019 PERA"URAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2019 TENTANG  PENDATAAN DAN ?ENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN .

Lihat
97 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIDOARJO   DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR


Lihat
98 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2019  TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SITUBONDO  DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR


Lihat