Tahun 2020
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT.

Lihat
03 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN  KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

Lihat
04 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BOVEN DIGOEL DENGAN  KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA.


Lihat
05 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.


Lihat
06 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SANGGAU DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.


Lihat
07 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG  PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA .


Lihat
08 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG  PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020.


Lihat
09 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN  KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU


Lihat
10 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2020.


Lihat
12 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG  BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAGETAN DENGAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR.


Lihat
14 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG  PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA .

Lihat
15 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG  KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.


Lihat
20 TAHUN 2020 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.


Lihat