Tahun 2013
Nomor Dokumen Deskripsi Pilihan
01 TAHUN 2013 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
Lihat
02 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lihat
03 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Lihat
04 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Lihat
04 TAHUN 2013 NDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013   TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Lihat
05 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH


Lihat
06 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG  PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU
DI PROVINSI MALUKU UTARA

Lihat
07 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN


Lihat
08 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG  PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lihat
09 TAHUN 2013
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Lihat
10 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013  TENTANG  PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION   ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN  HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE  (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS  DASAR  INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL) 

Lihat
11 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES  AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY  (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG  YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI)

Lihat
12 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013   TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH


Lihat
13 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lihat
14 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013  TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT

Lihat
15 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  15  TAHUN 2013 TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  TAHUN ANGGARAN 2013


Lihat
16 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013  TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Lihat
17 TAHUN 2013  ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Lihat
17 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 17 TAHUN 2013  TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

Lihat
18 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013  TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Lihat
19 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013  TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Lihat
20 TAHUN 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013   TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Lihat
24 TAHUN 2013
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINITRASI KEPENDUDUKAN
Lihat